Jelang Ramadan 2025, Pemerintah Segera Kendalikan Impor Tekstil
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin optimistis industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat menikmati lonjakan permintaan pada Ramadan 2025. Sebab, pemerintah berencana untuk mengendalikan impor produk TPT selama enam bulan ke depan.
Direktur Industri, Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan pengendalian impor penting untuk meningkatkan utilisasi industri TPT. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI mendata utilisasi industri tekstil kini anjlok ke bawah 50%.
"Enam bulan ke depan kami akan mencoba mengendalikan importasi tekstil. Kami yakin utilisasi industri tekstil akan naik kembali," kata Adie di kantornya, Senin (30/12).
Adie juga berharap menilai daya beli masyarakat akan kembali pulih menuju Ramadan 2025 akibat peningkatan upah minimum sebesar 6,5%. Apalagi, menurutnya, pemerintah telah menerbitkan paket ekonomi untukmembebaskan buruh padat karya dengan upah di bawah Rp 10 juta per bulan.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan proses revisi kebijakan relaksasi impor sedang berjalan. Salah satu poin yang akan masuk dalam amendemen beleid tersebut adalah pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.
Salah satu kebijakan yang mengatur proses impor adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Febri tidak menjelaskan lebih lanjut kebijakan impor mana yang sedang direvisi pemerintah.
"Kami masih mendorong agar kebijakan pemindahan pelabuhan impor masuk dalam revisi kebijakan impor sebagai bagian dari pembatasan atau pengendalian impor," kata Febri di kantornya, Senin (30/12).
Febri mengatakan ada tujuh komoditas impor yang pintu masuk ke dalam negeri akan dipindahkan, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
Sebelumnya, Ketua Umum APSyFI Redma Wirawasta mencatat, tujuh perusahaan tekstil gulung tikar sejak 2023 hingga saat ini. Sebanyak 28 pabrik tekstil bahkan telah menghentikan produksi secara total.
"Para pengusaha tekstil kini mengurangi jam kerja atau hari kerja. Contohnya, hari kerja saat kondisi normal adalah enam hari per minggu, namun kini hanya tiga hari per minggu. Upah tenaga kerja akhirnya bisa disesuaikan," kata Redma kepada Katadata.co.id, Jumat (27/12).
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat PT Adetex dan Agungtex Group memilih merumahkan 2.500 tenaga kerjanya dan tidak melakukan PHK. Namun, Redma mencatat, angka PHK yang terjadi di industri tekstil telah lebih dari 18.000 orang.
Redma memproyeksikan sekitar 1,1 juta tenaga kerja di industri tekstil kini terkena PHK atau mendapatkan pengurangan tenaga kerja. Sebab, utilisasi industri tekstil tercatat telah anjlok dari 75% pada akhir tahun lalu menjadi di bawah 50%.
