Menteri PU akan Usulkan Daftar Proyek Infrastruktur ke Prabowo untuk Jadi PSN
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berencana mengusulkan beberapa proyek infrastruktur ke Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fokus pemerintah dan masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PNS. Proyek infrastruktur tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dody tidak memerinci berapa jumlah proyek yang akan diajukan ke Kepala Negara. Namun, ia mengatakan sebagian infrastruktur tersebut adalah jalan tol, bendungan, stadion olahraga, dan rumah sakit.
"Kami akan memutuskan beberapa proyek yang menurut kami layak untuk diteruskan pemerintahan ini ke Presiden Prabowo. Namun, mungkin presiden punya pikiran lain terkait fokus infrastruktur di pemerintahannya," kata Dody di kantornya, Jumat (10/1).
Dody mengatakan proyek yang disetujui oleh Prabowo kemungkinan besar akan menjadi Proyek Strategis Nasional. Namun Dody menekankan infrastruktur yang menjadi PSN merupakan kewenangan presiden.
Mantan Presiden Joko Widodo sebelumnya mewariskan 16 Proyek Strategis Nasional atau PSN yang baru diresmikan tahun ini ke Presiden Prabowo Subianto. Seluruh PSN tersebut setidaknya membutuhkan investasi senilai Rp 1.264 triliun.
Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, 16 PSN baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Dengan demikian, total PSN saat ini mencapai 218 proyek infrastruktur dan 15 program kerja.
Proyek dengan nilai investasi terbesar dari 16 PSN warisan Presiden Joko Widodo adalah Kawasan Industri WIrajaya Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park. Kawasan senilai Rp 226 triliun tersebut merupakan bentuk dukungan komitmen pemerintah mencapai emisi nol bersih pada 2060.
Selain itu, ada tiga proyek jalan tol baru pada daftar PSN terbaru, yakni Jalan Tol Section Harbour Road II senilai Rp 15,8 triliun, Jalan Tol Dalam Kota Bandung senilai Rp 7,83 triliun, dan Sistem pembayaran nontunai nirsentuh atau multilane free flow atau MLFF senilai Rp 4,4 triliun.
