Aturan Zero ODOL Segera Berlaku, Menperin Minta Pelaku Industri Bersiap

Ringkasan
- Kementerian Perindustrian segera menerapkan kebijakan Zero ODOL untuk mengentaskan truk kelebihan muatan, tanpa masa transisi.
- Implementasi Zero ODOL bertujuan menjamin keselamatan transportasi darat dan telah mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan.
- Langkah awal penegakan hukum Zero ODOL akan difokuskan pada sosialisasi kepada pelaku usaha dan memprioritaskan keselamatan pengguna jalan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan tegas mengimplementasikan kebijakan pengentasan truk kelebihan muatan atau zero over dimension and over load (ODOL) dalam waktu dekat.
Agus menilai pemerintah telah cukup lama memberikan relaksasi implementasi aturan Zero ODOL kepada pelaku industri, yakni sejak 2019. Relaksasi tersebut menjadi relevan hanya pada masa pandemi Covid-19 agar sebagian besar pabrikan tidak gulung tikar.
"Pokoknya kami akan terapkan Zero ODOL dalam waktu dekat tanpa tahapan," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (19/2).
Untuk diketahui, setidaknya ada lima subsektor manufaktur yang aktif mendorong pelonggaran kebijakan tersebut, yakni industri air minum dalam kemasan, keramik, kaca lembaran, kertas, dan baja. "Tidak usah ditanya soal respon industri itu, pokoknya kami akan implementasikan Zero ODOL," ujarnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan implementasi program Zero ODOL penting untuk menjamin keselamatan transportasi darat. Kesepakatan angara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian terkait implementasinya akan tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama.
Namun, Dudy belum menjadwalkan penerbitan beleid tersebut. "Nanti antar sekretariat jenderal yang akan mengatur beleid tersebut," katanya.
Sebelumnya, Dudy mengatakan langkah pertama dalam penegakan hukum pengentasan truk kelebihan muatan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi ke pelaku usaha. Keselamatan para pengguna jalan juga harus menjadi perhatian para pengusaha logistik.
"Pendekatan kami terkait pengentasan truk ODOL adalah keselamatan. Nyawa manusia itu lebih mahal dari segalanya," katanya.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan penanganan Zero ODOL tidak berhasil selama 10 tahun dirinya menjadi menteri. Kegagalan ini disebabkan belum ada kata mufakat terkait penanganan ODOL dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.