KemenPU Ungkap Penyebab Banjir Jabodetabek Akibat Permukiman di Sungai Cisarua

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut permukiman di Sungai Cisarua menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Jabodetabek bulan ini. Menurutnya, permukiman tersebut tidak hanya berdiri di sempadan sungai, tetapi juga hingga ke tengah aliran sungai.

Selain itu, dia menemukan sebagian perumahan di kawasan Sungai Cisarua berdiri secara legal karena telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek.

"Seharusnya air di Sungai Cisarua mengalir deras saat curah hujan tinggi kemarin. Namun, keberadaan perumahan tersebut membuat kapasitas sungai menyempit dan menyebabkan air meluap ke permukiman," ujar Diana di Jarta, Rabu (12/3).

Diana berencana mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada hari ini untuk membahas solusi atas permasalahan ini. Selain itu, ia juga telah menjadwalkan diskusi terkait pembersihan permukiman di kawasan sungai dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, besok, Kamis (13/3).

Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan permukiman di kawasan sungai yang menjadi pemicu banjir.

Langkah Prioritas Penanganan Banjir

Sebelumnya, Diana mengungkapkan beberapa langkah prioritas dalam penanganan banjir di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah pengerukan sedimentasi di jalur sungai setelah banjir surut.

Selain pengerukan, Diana juga menegaskan pentingnya normalisasi jalur sungai, yang saat ini terhambat oleh keberadaan permukiman warga. Menurutnya, normalisasi ini membutuhkan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta kementerian terkait.

Perubahan Tata Ruang di Hulu Sungai Ciliwung

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa perubahan tata ruang di kawasan hulu Sungai Ciliwung, khususnya di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di Jabodetabek.

"Banjir di sana itu penyebab utamanya adalah kerusakan lanskap," ujar Hanif saat ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Kamis (6/3).

Hanif menjelaskan bahwa pada tahun 2010, kawasan hulu Sungai Ciliwung terdiri dari 15.000 hektare kawasan lindung, taman nasional, serta badan air, dengan hanya 500 hektare digunakan untuk permukiman.

Namun pada 2022 terjadi perubahan tata ruang yang signifikan di kawasan tersebut. Dari 15.000 hektare lahan lindung, 8.000 hektare dialihkan untuk kawasan pertanian.

Akibat perubahan tersebut, luas permukiman yang semula 500 hektare meningkat menjadi 1.500 hektare. Hal ini menyebabkan hilangnya area resapan air dan meningkatnya risiko banjir.

"Perubahan ini yang kemudian menyebabkan bencana banjir pada 2 Maret lalu,"ujar Hanif.