ASDP Hentikan Layanan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk Selama Nyepi 2025
Membuat ringkasan dengan AI PT ASDP Indonesia Ferry akan menghentikan operasional di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk selama perayaan Nyepi 2025. Keputusan ini diambil untuk menghormati tradisi umat Hindu yang tidak melakukan aktivitas selama Hari Raya Nyepi.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa penghentian layanan akan dilakukan sebagai berikut:
- Pelabuhan Ketapang: Tutup mulai 28 Maret 2025 pukul 17.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.
- Pelabuhan Gilimanuk: Tutup mulai 29 Maret 2025 pukul 05.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.
"Ini kami lakukan agar pemeluk agama Islam dan Hindu dapat sama-sama merayakan Hari Raya dengan baik dan tertib tanpa ada satupun yang terganggu," ujar Heru di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (13/3).
Pengembalian Dana Tiket dan Pengaturan Perjalanan
ASDP tidak akan menyediakan layanan maupun penjualan tiket pada jam-jam tersebut. Heru memastikan bahwa dana tiket untuk perjalanan yang terdampak akan dikembalikan dan jadwal perjalanan akan disesuaikan.
Selain itu, ASDP telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengantisipasi lonjakan perjalanan pada 28 Maret 2025 dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk.
"Semua kapal dari Ketapang dan Gilimanuk sudah harus mulai menyeberang sebelum pukul 17.00 WITA, setelah itu tutup supaya bisa mengantisipasi Nyepi 2025," kata Heru.
Skema WFA untuk Hadapi Lonjakan Arus Mudik
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan skema work from anywhere (WFA) dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2025. Menurutnya, skema ini diperlukan karena adanya dua hari besar keagamaan yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya IdulFitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.
"Dengan adanya momen dua hari besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat saat mudik yang cukup banyak, maka kami merekomendasikan pemerintah maupun pihak swasta menerapkan WFA," kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (23/1).
Kementerian Perhubungan merekomendasikan kebijakan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan mobilitas sebelum Lebaran. Sejumlah kebijakan lain juga tengah dikaji, termasuk pembatasan angkutan barang serta strategi mengurai kemacetan di jalur arteri, khususnya dari Jakarta menuju Jawa Tengah.
Dudy belum merinci proyeksi lonjakan arus mudik 2025. Namun dia menilai penerapan WFA dapat membantu mengurangi kepadatan di beberapa titik krusial seperti Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
"Kalau WFA ini diberlakukan, akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan lebaran 2025," ujarnya.
