Ojol Protes Akses Hemat Grab, Wamenaker: Aplikator Tidak Memperhitungkan Masukan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan permintaan pengemudi ojek online atau ojol untuk menghentikan program Akses Hemat milik PT Grab Indonesia memiliki dasar yang jelas. Sebab, Immanuel menduga Grab tidak memperhitungkan masukan pada pengemudi dalam menerbitkan program Akses Hemat.

Untuk diketahui, aksi protes terhadap skema GrabBike Hemat telah dilakukan di sejumlah kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, dan Kupang. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menghitung program tersebut membuat pendapatan bersih pengemudi hanya 30% dari setiap perjalanan.

"Maaf nih ya, saya sampaikan sekali lagi: aplikator jangan memanipulasi definisi soal mitra dengan para pengemudi daring. Kasus penentangan Akses Hemat menunjukkan ada penyimpangan soal definisi kemitraan antara Grab dan pengemudi daringnya," kata Immanuel di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (21/4).

Immanuel mengatakan Grab seharusnya memahami bahwa definisi mitra yang diimplementasikan saat ini salah. Hal tersebut tercermin dari penolakan program Akses Hemat oleh pengemudi daring yang menggunakan platform Grab.

Maka dari itu, Immanuel menilai aksi demonstrasi yang akan dilakukan pengemudi ojek daring tidak salah. Di samping itu, Immanuel mengingatkan aksi yang akan dilakukan para pengemudi ojek daring masih dilindungi undang-undang.

Pada saat yang sama, Immanuel mengaku sedang mencoba membangun hubungan komunikasi antara pengemudi daring dengan para aplikator. Pada intinya, Immanuel menekankan definisi hubungan mitra antara aplikator dan pengemudi ojek daring harus saling menguntungkan.

Ketua SPAI Lily Pujiati mendesak pemerintah turun tangan menghapus program Akses Hemat. Jika tuntutan ini tidak direspons, asosiasi mengancam akan menggelar gelombang aksi di berbagai kota besar.

“Bila tidak segera dihapus, akan ada gelombang aksi susulan dari para pengemudi di kota-kota lain. Program atau layanan GrabBike Hemat ini sudah sangat merugikan pengemudi,” kata Lily kepada Katadata.co.id, Senin (21/4).

Lily menghitung skema ini menekan pendapatan bersih pengemudi menjadi hanya sekitar 30%. Pasalnya, Grab tetap mengenakan potongan layanan sebesar 30% dari setiap pesanan, dan pengemudi masih harus menanggung biaya operasional sekitar 25%.

Menurut Lily, saat pertama kali diterapkan pada Februari 2025, skema hemat tidak memberatkan. Saat itu, potongannya hanya Rp 3.000 per hari jika pengemudi mendapat enam pesanan atau lebih. Namun, skema ini menjadi beban berat setelah direvisi menjadi potongan Rp 20.000 per hari untuk 10 pesanan atau lebih.

“Beban Skema Hemat naik dari 2,5% menjadi 16,6% terhadap pendapatan harian pengemudi,” ujar Lily.

Ia merujuk pada survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang menunjukkan pendapatan harian pengemudi ojek daring sebesar Rp 100.000 setelah potongan layanan platform. Untuk mencapai angka tersebut, pengemudi harus menyelesaikan sekitar 12 perjalanan per hari.

Setelah dikurangi biaya operasional dan potongan Skema Hemat, pengemudi hanya membawa pulang sekitar Rp 50.000 per hari. Artinya, pendapatan bersih per perjalanan hanya sekitar Rp 4.100, sementara konsumen dikenai biaya sekitar Rp 12.000 per perjalanan.

“Kementerian Ketenagakerjaan harus tegas terhadap platform agar menghapuskan skema diskriminatif tersebut,” kata Lily.