Berita Kemnaker Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia laporkan dugaan pelanggaran Bonus Hari Raya ojol ke Kementerian Ketenagakerjaan, menyoroti adanya diskriminasi dalam pemberian bonus.

Cari tahu cara lapor ke posko pengaduan Kemnaker jika THR tidak cair. Pahami langkah-lagkah yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Berikut caranya.

Kemenaker atur aplikasi transportasi daring untuk memberikan Bonus Hari Raya ke pengemudi berbasis produktivitas menjelang Lebaran 2025.

Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI berdemonstrasi di depan kantor Kemnaker pada Selasa (13/3) yang menuntut setop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan selamatkan industri Indonesia.

Pengemudi ojek online di bawah SPAI berunjuk rasa di Kemnaker menuntut THR sebulan gaji dan menolak sistem slot serta Aceng, program GoFood jarak dekat.

Sekitar 700 pengemudi taksi online dan ojol akan berdemo di depan kantor Kemenaker hari ini (17/2). Kementerian berencana mengimbau Gojek hingga Grab memberikan THR.

Sekitar 700 pengemudi taksi dan ojek online alias ojol berencana menggelar demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada hari ini (17/1),

Pemerintah masih membahas formulasi perhitungan kenaikan UMP 2025.

Kemnaker tengah menelusuri dugaan kerja paksa di smelter nikel di kawasan industri Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Seluruh kecelakaan Kecelakaan terjadi di lima kawasan smelter yang ada di Pulau Sulawesi

Jumlah PHK karyawan hampir 46 ribu sejak awal tahun atau melonjak sembilan kali lipat dibandingkan 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan atau kemnaker menyebut aturan cuti melahirkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA tak bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa pengemudi ojek online dan kurir logistik berhak mendapatkan THR.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Peraturan Pemerintah No. 51-2023 tentang Pengupahan tidak berfokus pada penyesuaian UMP. Apa pertimbangannya?

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 28 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 hingga 16.44 WIB. Tercatat dua provinsi melakukan penetapan tersebut di luar ketentuan.