Daftar Produsen Diduga Pelaku Beras Oplosan, Termasuk BUMD Jakarta

Satgas Pangan Polri tengah mengusut sejumlah produsen beras nakal yang diduga melanggar mutu dan takaran.  Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan saat ini sudah ada empat produsen yang sedang dalam proses pemeriksaan.

“Betul, dalam proses pemeriksaan,” kata Helfi, Senin (15/7).

Empat produsen beras itu berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. FSTJ merupakan produsen beras yang merupakan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) Jakarta.

Modus Beras Oplosan

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan hasil investigasi Kementan bersama tim pengawasan pangan mengungkap modus operasi produsen tersebut yaitu dengan mengoplos beras. Perusahaan beras bermerek menjual dengan harga premium, namun isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hasil investigasi menunjukkan bahwa beras premium bermerek tersebut ternyata memiliki kualitas rendah. Praktik curang ini dinilai merugikan konsumen sekaligus mencoreng tata niaga pangan nasional.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pengoplosan. “Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).

Tanggapan Pemda Jakarta

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.

“Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri," kata Hasudungan di Jakarta, Senin (14/7).

Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan "Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu" atau yang biasa dikenal "Program Pangan Bersubsidi Beras" dengan kelas mutu premium.

Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

 Pada tahun 2025 telah dilakukan pengambilan sampel beras kedua merek tersebut di gudang FS selama 2 (dua) kali pada tanggal 24 Januari dan 16 Juni 2025 serta mengujinya ke lab dengan hasil sesuai kelas premium.

Kendati demikian, sebagai tindak lanjut kasus tersebut, Hasudungan mengatakan otoritas yang berkompeten terkait keamanan pangan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pengujian mutu 50 sampel beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Di samping memastikan mutu pangan bersubsidi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan upaya memberikan jaminan keamanan pangan yang beredar di pasaran kepada masyarakat DKI Jakarta. Hasudungan pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras.

Tak hanya itu, dia juga berharap agar masyarakat menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini.