Kembangkan Kopdes Merah Putih, Anggaran Pembangunan Desa Tembus Rp 180 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 181,8 triliun dalam program pembangunan desa, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah tahun depan. Menurutnya, salah satu tujuan anggaran tersebut adalah pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Mayoritas dana tersebut dialokasikan untuk penempatan dana pemerintah di bank pelat merah senilai Rp 83 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan khusus pengembangan Koperasi Desa Merah-Putih.

"Jadi, walaupun presiden menyampaikan Kopdes Merah Putih mendapatkan dana dari bank milik negara, namun dana itu dalam bentuk akses pinjaman kredit," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (15/8).

Adapun, Sri Mulyani menyampaikan pagu Kredit Usaha Rakyat pada tahun depan naik dari Rp 300 triliun pada tahun ini menjadi Rp 320 triliun pada tahun depan. Namun subsidi bunga KUR pada tahun depan tercatat susut hampir 5% dari anggaran tahun ini senilai Rp 38,28 triliun menjadi Rp 36,5 triliun.

Terakhir, Rp 60,6  triliun akan dialokasikan sebagai dana desa pada tahun depan. Angka tersebut lebih rendah hampir 15% dari dana desa tahun ini senilai Rp 71 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan salah satu penggunaan dana desa tahun depan adalah pembangunan sebagian infrastruktur dasar Kopdes Merah-Putih. Program tersebut akan dibantu dengan dana milik kementerian dan lembaga terkait pembangunan desa senilai Rp 1,7 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran transfer ke daerah sekitar Rp 198 triliun pada RAPBN 2026 menjadi Rp 650 triliun atau turun 24,8% dibandingkan APBN 2025. Sedangkan pada APBN 2025 anggaran ini ditetapkan sebesar Rp 848,52 triliun.

Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai jenis transfer, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, dan lainnya.

TKD ini bagian dari belanja negara tahun depan yang tembus rekor terbesar sepanjang sejarah mencapai Rp 3.786 triliun atau naik 7,3%. Porsi terbesar dari belanja negara adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.136 triliun atau naik 17,8%.

Prabowo mengatakan anggaran belanja negara yang dialokasikan kepada daerah bukanlah satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dia merencanakan ke depannya belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan.

"Sehingga transfer ke daerah bukan menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia," kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan 2026 di gedung DPR-MPR, Jumat (15/8).