Kerusuhan Ancam Ekonomi dan Investasi, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti dampak serius gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir terhadap iklim investasi di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Bobby Gafur Umar mendesak pemerintah agar segera bertindak cepat dan tegas untuk memulihkan kondisi.

Menurut Bobby, sejak Kamis lalu aksi demonstrasi meluas hingga merusak berbagai fasilitas publik, yang bisa menimbulkan persepsi negatif terkait risiko investasi dan kepastian hukum di mata investor.

“Ini sangat berbahaya, terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum,” ujar Bobby saat dihubungi Katadata.co.id, Minggu (31/8).

Bobby menekankan, dua faktor ini adalah kunci bagi iklim investasi, baik bagi investor domestik maupun asing. Indonesia memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, didukung tren pertumbuhan investasi yang meningkat dalam 2–3 tahun terakhir.

Namun, stabilitas politik dan keamanan yang terganggu bisa merusak peluang tersebut. “Kalau pemerintah gagal menjaga kondusivitas, investor bisa berpikir ulang menanamkan modalnya di Indonesia,” katanya.

Potensi Kerugian Bisa Besar

Bobby juga menyoroti lemahnya aparat keamanan dalam menghadapi penjarahan rumah pejabat publik, yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia menyebut, kerugian akibat kerusuhan dan penjarahan sangat besar, meski belum bisa dihitung secara pasti.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan tegas,” katanya.

Ekonom dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional.

Aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik berskala besar ini belum bisa dihitung nilainya, namun kerusakan yang ditimbulkan cukup signifikan dan destruktif.

Faisal menambahkan, kerugian tidak hanya terkait rumah pejabat yang dijarah, seperti milik Ahmad Sahroni, Uyakuya, dan Eko Patrio, tetapi juga fasilitas umum dan gedung DPR. Kondisi ini bisa memperburuk stabilitas politik dan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menekankan pentingnya langkah koreksi konkret dari pemerintah untuk merespons keresahan masyarakat. Tanpa tindakan serius, kerusuhan berpotensi terus berlanjut dan memperdalam krisis.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah korektif nyata. Pernyataan dari pemerintah dan aparat juga harus menenangkan, bukan menantang atau provokatif,” ujarnya.

Faisal menegaskan, penyelesaian masalah harus dilakukan dengan kepala dingin dan pendekatan yang mampu meredam ketegangan, agar potensi kerugian tidak semakin meluas.