Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran Rp 22 T untuk Bantuan Pangan

Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 22,53 triliun pada tahun depan. Anggaran tambahan tersebut bertujuan untuk tiga kegiatan, yakni penyaluran pangan subsidi pemerintah, bantuan pangan beras, dan bantuan pangan bencana alam.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan tambahan anggaran tersebut penting untuk mempercepat bantuan pangan pemerintah. Menurutnya, lambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disebabkan oleh pencairan dana pemerintah pada Juni 2025.

"Bantuan pangan yang seharusnya dimulai dua bulan lalu baru disalurkan dua bulan lalu. Jadi, penyaluran bantuan pangan seperti tidak terencana. Saya minta supaya program seperti ini di tahun depan sudah direncanakan," kata Arief di Gedung DPR, Kamis (4/9)

Arief menunjukkan bahwa kantornya telah menyurati usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara rinci, Arief meminta tambahan anggaran Rp 2,04 triliun untuk pelaksanaan program SPHP, Rp 20,46 triliun untuk bantuan pangan, dan Rp 17,99 juta untuk penyaluran beras bencana alam.

Walau demikian, Arief menilai sepertinya pemerintah hanya akan menyalurkan pangan SPHP pada tahun depan. Komoditas pangan yang diusulkan masuk pada program SPHP 2026 adalah beras sebanyak 1,2 juta ton, jagung sejumlah 250.000 ton, dan kedelai sekitar 100.000 ton.

Arief menyatakan tambahan anggaran untuk program SPHP penting disetujui untuk mengantisipasi anjloknya produksi setiap masa paceklik pada akhir tahun. Arief mengaku penggelontoran 1,2 juta beras SPHP hingga Desember 2025 merupakan rencana pemerintah untuk menghadapi minimnya pasokan beras di lapangan.

Berdasarkan hasil produksi 3 tahun terakhir, Arief memproyeksikan volume produksi beras pada November-Desember 2025 hanya sejumlah 2,9 juta ton. Adapun produksi Desember diperkirakan memiliki volume terendah sepanjang tahun ini atau hanya 1,13 juta ton.

"Pola produksi beras nasional belum berubah. Bayangkan kalau soal harga sudah ramai bulan ini, bagaimana kondisi November 2025 sampai Januari 2026 kalau tidak diantisipasi dari sekarang?" katanya.

Hingga pekan ini, Selasa (2/9), total beras SPHP yang disalurkan baru mencapai 307.909 ton. Adapun, 542 pemerintah daerah telah menyalurkan 11.803 ton beras SPHP. Penyaluran terbesar tetap melalui 25.013 pengecer, mencapai 164.409 ton.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai rendahnya realisasi penyaluran disebabkan distribusi yang masih terbatas, sekitar 5.500 ton per hari. Target penyaluran ditetapkan 7.000 ton per hari hingga Desember 2025.

Karena itu, Tito mengajak pemerintah daerah untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah masing-masing. Menurutnya, penyaluran ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah sekaligus menyejukkan kondisi masyarakat.

Tito menjelaskan, pemerintah daerah bisa memperoleh keuntungan penjualan beras SPHP sebesar Rp 2.500 per kemasan 5 kg. Hal ini karena Perum Bulog menjual beras SPHP seharga Rp 60.000 per kantong, sementara konsumen membayar maksimal Rp 62.500 per kantong.

“Pemerintah daerah dapat menyalurkan beras SPHP di titik-titik masyarakat yang sangat membutuhkan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penyaluran ini juga dapat menjadi sistem penyejuk masyarakat di situasi yang masih hangat saat ini,” ujar Tito di Jakarta, Selasa (2/9).