Kementerian PU Minta Tambahan Anggaran Rp 2,6 T, Termasuk untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran pagu efektif kepada Komisi V DPR RI sebanyak Rp 2,6 triliun. Dengan tambahan tersebut jumlah pagu dipa Kementerian PU sebesar Rp 86,60 triliun, dari yang sebelumnya Rp 83,96 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan tambahan anggaran ini dialokasikan untuk beberapa proyek. “Sebanyak Rp 400 miliar untuk penyelesaian sekolah rakyat tahap 1C sekitar 63 lokasi baru. Selain itu juga untuk kelanjutan proyek multi years contract sebanyak Rp 2,2 triliun,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (4/9).

Selain tambahan anggaran, Dody juga mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebanyak Rp 19,69 triliun di tahun ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk enam proyek, pertama untuk pelaksanaan Inpres nomor 8 tentang sekolah rakyat tahap 2 sebesar Rp 6,6 triliun di 104 lokasi yang harus diselesaikan paling lambat pada Juni 2026.

Kedua untuk pelaksanaan Inpres nomor 2 yaitu irigasi tahap 3 dengan total Rp 3 triliun. “Anggaran ini untuk merehabilitasi irigasi-irigasi yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah seluas 146.500 hektare,” ujarnya.

Ketiga, blokir anggaran rencana dipergunakan untuk pelaksanaan Inpres nomor 11 yaitu untuk jalan daerah tahap 1 sebesar Rp 4 triliun sepanjang 742 km dan jembatan sepanjang 428 m. 

Keempat, blokir anggaran juga akan dialokasikan untuk Inpress jalan daerah tahap 2 sebesar Rp 2,9 triliun untuk jalan sepanjang 496,75 km dan jembatan sepanjang 17 m.

Kelima, anggaran juga dialokasikan untuk  pelaksanaan Inpres nomor 14 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. “Dalam ini adalah kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke sebesar Rp2,72 triliun saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Untuk membangun kawasan tersebut hal yang pertama dibangun adalah irigasi seluas 10 ribu hektare dan jalan sepanjang 32,23 km dari target total 138,5 km.

Keenam, pembukaan blokir anggaran juga akan dialokasikan untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU serta untuk gaji ASN yang baru sebesar Rp 380 miliar. 

Anggaran 2026

Dalam kesempatan yang sama Dody juga menyampaikan Kementeriannya memperoleh anggaran untuk 2026 sebesar Rp 118,5 triliun. Anggaran awal kementerian tersebut berjumlah Rp 70,86 triliun namun mendapat tambahan anggaran Rp 47,64 triliun.

Jumlah tambahan tersebut dialokasikan untuk empat hal, yakni:

• Pemenuhan belanja pegawai 
• Penyelesaian program prioritas Presiden yaitu irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui sistem penyediaan air minum terintegrasi, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, Inpres jalan daerah serta juga sekolah rakyat
• Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dikomitmenkan
• Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum 

Dody mengatakan anggaran Rp 118,5 triliun ini dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas dukungan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.