BGN Kejar Target 30.000 Dapur MBG hingga Akhir 2025, Baru Tercapai 8.018 Unit

Badan Gizi Nasional (BGN) optimistis sekitar 30.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat beroperasi pada Desember 2025. Keyakinan ini muncul karena jumlah dapur yang selesai dibangun dan lolos verifikasi terus meningkat setiap hari.

Wakil Kepala BGN Birgjen Pol. Sony Sonjaya mencatat, rata-rata penambahan dapur SPPG hanya 50–60 unit sepanjang Agustus 2025. Namun, angka tersebut naik menjadi 130–140 unit pada bulan ini.

“Kemarin jumlah dapur SPPG yang selesai dan lolos verifikasi sudah mencapai 180 unit. Peningkatan ini merupakan hasil pertemuan dengan seluruh calon mitra program MBG terkait komitmen mereka pada awal bulan ini,” kata Sony di Artotel Living World Kota Wisata Cibubur, Kamis (25/9).

Hingga Kamis (25/9), total dapur SPPG yang sudah dibangun dan lolos verifikasi tercatat 9.230 unit, tetapi yang beroperasi penuh baru 8.018 unit atau kurang dari 30% dari target 30.000 unit.

Sony menambahkan, sekitar 6.000 calon mitra SPPG masih lambat membangun dapurnya—baru 20% dari target. Bahkan, dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 unit belum melaporkan perkembangan konstruksi sama sekali.

Meski begitu, ia tetap optimistis target bisa tercapai karena total pendaftar mencapai 32.407 unit, dengan rata-rata progres pembangunan sekitar 40%.

“Mudah-mudahan target pengoperasian 30.000 unit dapur SPPG tercapai akhir tahun ini, sebab dari data saat ini terlihat baik,” ujarnya.

Serapan Anggaran Masih Rendah

BGN tercatat baru menyerap Rp15,7 triliun hingga 15 Juli 2025. Sony mengakui pihaknya belum bisa memproyeksikan total penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap melakukan realokasi anggaran MBG jika serapan masih rendah. Evaluasi penyerapan akan dilakukan hingga Oktober 2025 untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (19/9).

Ia menekankan pentingnya percepatan agar dana tidak menganggur. “Kalau saya nggak kasih sanksi, ya mereka santai-santai saja. Kita tidak ingin ada uang nganggur di lembaga atau kementerian. Kalau bisa lebih cepat, malah ditambah lagi uangnya, kalau memang bagus,” ucapnya.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG pada 2025, dan siap menambah Rp100 triliun bila dibutuhkan, guna menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.