PU Ingatkan Pemda di Wilayah Indonesia Selatan Siaga Banjir hingga Januari 2026

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengimbau pemerintah daerah di bagian selatan Indonesia untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor hingga Januari 2026. Sebab, curah hujan pada Desember 2025 dan Januari 2026 diperkirakan akan kembali meningkat.

Karena itu, Diana mengaku telah menggerakkan alat berat ke beberapa provinsi untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor seperti di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, curah hujan tinggi yang membuat bencana di tiga provinsi tersebut akan bergeser ke arah selatan.

"BMKG meramalkan curah hujan akan meningkat pada Desember 2025 dan Januari 2026 dan arahnya ke wilayah selatan Indonesia. Pemangku kepentingan harus mengantisipasi prediksi ini dan menempatkan alat berat di area rawan bencana," kata Diana di kantornya, Kamis (4/12).

Berdasarkan paparan BMKG, setidaknya ada empat provinsi yang masuk dalam klasifikasi siaga dan waspada dalam peringatan dini curah hujan tinggi Desember 2025, yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Sementara itu, mayoritas pulau Jawa dan Kalimantan masuk klasifikasi waspada.

BMKG memprakirakan sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, dan Papua bagian selatan mengalami curah hujan sangat tinggi atau di atas 300 milimeter per detik.

Karena itu, Diana mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kawasan permukiman yang berdiri di sempadan sungai. Sebab, Diana menyampaikan korban jiwa di Kutacane adalah warga yang tinggal di sempadan sungai dan tidak mengevakuasi diri saat hujan lebat terjadi.

"Tolong perhatikan kawasan di daerah aliran sungai. Sebab, hujan lebat akan menaikan potensi banjir karena luapan air maupun longsor di daerah sungai yang memiliki tanah yang mudah bergerak," katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin berencana memperbaiki tata ruang bersama pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut penting agar bencana alam di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak terulang.

"Kami akan mencoba antisipasi bencana alam banjir dan longsor dalam bentuk infrastruktur keras, namun juga infrastruktur lunak dalam bentuk perbaikan tata ruang," katanya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bencana banjir dan longsor dapat timbul karena tata ruang yang tidak sesuai aturan. Hal itu ia berdasarkan data yang dimiliki oleh BNPB.

“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi  BNPB Raditya Jati di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12).