180 Km Jalur Kereta Terdampak Bencana Sumatra, Distribusi Logistik Terganggu

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap ratusan kilometer jalur kereta api terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra, meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan infrastruktur itu memengaruhi konektivitas transportasi dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan, di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada tiga terminal Tipe B, dua unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, serta jalur rel kereta api sepanjang 30 kilometer yang tersebar di 65 titik lokasi terdampak. 

“Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan, seperti marka, rambu, alat penerangan jalan, lampu peringatan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas,” kata dia dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta Pusat, Selasa (27/1). 

Sementara di Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu terminal Tipe B serta jalur rel kereta api Medan–Binjai dan Binjai–Besitang dengan total lintasan terdampak sepanjang 99 kilometer di 88 titik lokasi. 

Adapun di Sumatra Barat, bencana memengaruhi satu terminal Tipe B dan jalur rel kereta api Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer yang terdampak di delapan titik lokasi. Selain itu, terjadi kerusakan pada perlengkapan keselamatan jalan berupa marka, rambu, alat penerangan jalan, guardrail, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.

Tarif Rp 0 untuk Tol Laut

Dalam masa tanggap darurat, Duddy menyebut Kemenhub telah melakukan sejumlah langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang.  Kemenhub juga mendukung distribusi logistik melalui transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

Dudy menyebut, dukungan tersebut termasuk penetapan tarif nol rupiah untuk tol laut serta pemberian diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan. Selain itu, Kemenhub mengerahkan taruna transportasi untuk membantu penanganan di lapangan.

“Sebanyak 146 taruna dikerahkan di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk membantu pembersihan material di fasilitas umum serta penyaluran bantuan bahan pokok dan obat-obatan,” kata Dudy.

Untuk mendukung respons cepat di titik rawan bencana, Kemenhub juga mengerahkan unit pelaksana teknis (UPT) dan simpul transportasi di sektor darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Di sektor transportasi udara, Kemenhub menyiagakan 19 armada yang terdiri dari 12 pesawat dan tujuh helikopter di tujuh bandara lokasi bencana di Sumatra.

Ke depan, rencana aksi penanganan pascabencana dibagi ke dalam empat fokus capaian, yakni tahap tanggap darurat pada 2026, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2026 hingga 2028. Fokus penanganan meliputi pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana.

Terkait pendanaan, Kemenhub memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan pascabencana transportasi pada 2026 sebesar Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat dan Rp129,32 miliar untuk tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan tahun 2026 akan memanfaatkan output khusus prioritas Direktif Presiden, sementara kebutuhan tahun 2027–2028 akan diusulkan dalam DIPA tahun anggaran terkait.

Secara rinci, perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan sektor transportasi meliputi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp702,13 miliar, serta BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar.

Sementara berdasarkan wilayah, kebutuhan anggaran difokuskan pada Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Sumatra Barat Rp112,78 miliar.