Anggaran TKD akan dikembalikan seperti tahun lalu sebelum dipangkas untuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total tambahan Rp 10,6 triliun.
Pemerintah juga memastikan jalan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, kota, dan desa, di tiga provinsi bencana Sumatra rata-rata telah di atas 90%.
Dana hunian diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang akibat bencana Sumatra. Total dana yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan atau Rp 1,8 juta.
Walhi menagih detail informasi pencabutan izin ke-28 perusahaan, audit menyeluruh kerusakan lingkungan di Sumatra, hingga pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pemulihan lingkungan.
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) resmi menerima surat keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Sumatera Utara oleh Kemenhut. Berikut dampaknya.
BPS mencatat 27.173 keluarga terverifikasi sebagai keluarga yang sah dan dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terkena dampak bencana Sumatra.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang meninjau beberapa kasus dari total 28 pencabutan izin usaha di Sumatera.