Krisis Plastik Global Tekan Industri RI, Apindo Minta Intervensi Pemerintah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan harga plastik  dalam negeri imbas konflik Timur Tengah telah melampaui pola fluktuasi normal. Oleh sebab itu, pengusaha meminta pemerintah melakukan intervensi atas permasalahan ini.

Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai kenaikan harga plastik global mulai memberi tekanan serius terhadap industri di dalam negeri. “Bahkan dalam beberapa kasus (harga plastik) meningkat lebih dari 100%, dan kondisi ini bisa terus berlanjut, dengan kondisi pasokan yang sangat terbatas,” kata dia Kepada Katadata.co.id, Kamis (9/4). 

Padahal menurutnya, komponen plastik dapat menyumbang sekitar 20–40% dari total biaya produksi (cost of goods), bahkan mencapai 50–80% pada produk tertentu.

Kenaikan lonjakan harga merupakan imbas dari dinamika global yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik disebut telah mengganggu rantai pasok energi dunia, yang berujung pada lonjakan harga bahan baku industri petrokimia.

“Salah satu pemicunya adalah gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia global,” ujarnya.

Kondisi tersebut turut memicu kenaikan biaya logistik, termasuk ongkos pengiriman (freight), asuransi, hingga waktu pengiriman (laycan). Di saat yang sama, pasokan bahan baku global juga semakin terbatas. Kombinasi faktor ini menyebabkan harga resin plastik melonjak tajam.

Lonjakan ini berdampak langsung pada berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fast moving consumer goods (FMCG), farmasi, logistik, hingga ritel. Dunia usaha kini menghadapi dilema: menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat.

“Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, kondisi ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha jika berlangsung dalam jangka panjang,” kata Shinta.

Dorong Respons Kebijakan Pemerintah 

Dalam menghadapi tekanan ini, APINDO mendorong pemerintah mengambil langkah cepat, terukur, dan berimbang. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga kompetitif, termasuk menjaga pasokan gas dan listrik bagi industri.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperlancar akses bahan baku yang saat ini semakin ketat. Shinta menyarankan pemerintah mengacu pada praktik negara lain seperti Tailan, yang melakukan pengendalian harga bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasar.

Penguatan pengawasan rantai pasok juga dinilai penting untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar serta mencegah potensi distorsi dan spekulasi.

Di sisi lain, krisis ini disebutnya bisa menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. Pemerintah didorong untuk mewajibkan penggunaan bahan baku daur ulang dalam kemasan secara bertahap.

Kebijakan itu perlu diiringi dengan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan material daur ulang, serta dukungan investasi pada industri daur ulang guna menciptakan sistem closed-loop.

“Pendekatan ini tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi tekanan pasokan bahan baku plastik dan ketergantungan impor,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Shinta menilai Indonesia perlu mempercepat penguatan industri petrokimia domestik. Hal ini dapat dilakukan melalui dorongan investasi pada teknologi dan diversifikasi sumber bahan baku alternatif, seperti LPG condensed maupun feedstock berbasis bio.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri nasional di tengah volatilitas global, sekaligus meningkatkan daya saing.

“Dengan pendekatan yang terintegrasi antara stabilisasi jangka pendek dan transformasi jangka panjang, Indonesia dapat memperkuat ketahanan industrinya sekaligus melindungi dunia usaha dan tenaga kerja,” kata Shinta.