DEN Ungkap Deret Sektor Industri yang Rawan PHK Imbas Perang AS-Iran

Sektor industri dengan intensitas energi tinggi dinilai paling rentan terdampak lonjakan harga energi global, yang berpotensi memicu tekanan terhadap kinerja usaha hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luthfi Ridho, mengatakan pihaknya terus memantau potensi PHK, khususnya pada industri yang sulit bertahan di tengah konflik geopolitik seperti perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

“Terutama buat industri-industri yang dalam tanda kutip tidak bisa selamat dari perang Iran, Amerika, Israel ini. Di situ menurut kita yang paling penting itu adalah easy of doing business itu,” ujar Luthfi ditemui usai acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global” di Kantor Katadata, Jakarta Selatan, Rabu (6/5)

Menurut dia, industri yang paling rentan adalah sektor dengan porsi energi besar dalam proses produksinya, seperti industri berbasis minyak dan gas, termasuk smelter. Kenaikan harga energi menyebabkan biaya produksi meningkat, sementara pelaku usaha tidak selalu dapat meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen.

“Demikian, mereka (pelaku industri) tidak bisa langsung membebankan biaya ke pelanggan atau ke konsumennya dia. Jadi marginnya semakin kecil, dan di saat yang bersamaan harga inputnya naik, jadinya dia gak bisa muter uangnya,” ujarnya.

Dalam paparannya, Luthfi menjelaskan, sejumlah sektor seperti plastik, sulfur, dan bahan baku baterai menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan harga sekaligus potensi kelangkaan bahan baku.

“Nah kalau dilihat disitu memang plastik itu salah satu hal yang besar sekali termasuk itu ada sulfur sama ada yang terkait dengan pertambangan untuk PVP yang untuk jamin baterai dan seterusnya, nah ini berpotensi untuk ini ya atau enggak cuma dia naik seperti pahajar ya, tapi bahannya enggak ada,” ujarnya.

Industri Kekurangan Pasokan

Menurutnya, kondisi kekurangan pasokan lebih sulit diatasi dibanding kenaikan harga semata. Luthfi juga menyoroti tingginya biaya pengolahan minyak mentah (crack spread) akibat mahalnya ongkos logistik dan asuransi, yang berdampak pada peningkatan biaya energi secara keseluruhan.

“Nah ini yang bahaya, karena bisa, apa namanya, dengan krek yang tinggi ini sebetulnya biaya insopsi itu bisa jadi lebih besar dari hitungan pemerintahan yang sebelumnya, yang mereka sudah hitung di APBN tahun lalu,” ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi. Dalam situasi itu, Luthfi menilai langkah paling realistis adalah mempercepat deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan menarik investasi.

Ia juga mendorong penguatan hilirisasi dan substitusi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan energi global. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif seperti waste to energy dinilai perlu dipercepat.

Di tengah tekanan tersebut, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai menjadi opsi yang tidak terhindarkan.

“Mau nggak mau memang harus ada penyesuaian harga BBM,” kata Luthfi.

Menurutnya, harga minyak dunia yang bertahan tinggi dalam periode tertentu akan mendorong penyesuaian harga domestik.

“Kalau rata-rata itu US$120, itu yang mungkin pada waktunya ada penyesuaian,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampak krisis global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Jadi ini adalah kita sudah prepare dengan berbagai macam skenario yang kita bisa bayangkan ya, mudah-mudahan cukup komprehensif,” katanya.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak masuk dalam kondisi tekanan berat akibat gejolak global.

“Semua adalah untuk supaya menjaga perkembangan kita itu tidak masuk ke dalam sebuah ekonomi distress,” ujarnya.