Proyek Pemerintah Pusat Dominasi 60% Kontrak Baru Waskita Karya
Membuat ringkasan dengan AI PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat sebanyak 60,2% kontrak baru hingga kuartal I 2026 berasal dari proyek pemerintah pusat. Total nilai kontrak baru (NKB) yang diraih perseroan mencapai Rp3,1 triliun hingga Maret 2026.
Selain proyek pemerintah pusat, kontribusi kontrak baru berasal dari sektor swasta sebesar 17,1%, pemerintah daerah 8,9%, dan anak usaha sebesar 13,7%.
Berdasarkan jenis pekerjaan, proyek infrastruktur konektivitas mendominasi dengan porsi 46%. Selanjutnya proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan proyek gedung sebesar 6,3%.
Beberapa proyek pemerintah pusat yang dikerjakan Waskita tahun ini antara lain penataan kawasan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Perseroan juga menangani proyek tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireuen-Kota Takengon serta jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Tengah.
Di luar negeri, perusahaan berkode saham WSKT itu juga kembali memperoleh kontrak proyek Terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Sebelumnya, Waskita telah mulai mengerjakan pengembangan bandara tersebut sejak tahun lalu.
Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Ermy Puspa Yunita, mengatakan capaian kontrak baru pada awal tahun menjadi modal penting untuk menjaga kinerja perseroan sepanjang 2026.
“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujar Ermy dalam keterangan resmi, Kamis (7/5).
Perseroan disebutnya kini lebih berhati-hati dalam menentukan proyek untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri konstruksi.
Waskita mengklaim telah membangun berbagai proyek infrastruktur dalam satu dekade terakhir. Di antaranya 30 bendungan, 41 jaringan irigasi, 20 fasilitas rumah sakit, 15 sarana pendidikan, 92 jalan tol, dan 19 proyek konektivitas daerah.
Ke depan, Waskita optimistis dapat meningkatkan perolehan kontrak baru pada tahun ini. Optimisme didukung kenaikan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Rp118,5 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp70,86 triliun pada 2026.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
