Pemerintah Percepat Buka13 Ribu SPPG Baru, Prioritaskan Daerah Stunting Tinggi

Pemerintah berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13 ribu titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Pembenahan tersebut terutama dilakukan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau wilayah stunting tinggi.

Unit-unit ini akan beroperasi melalui pemberian prioritas untuk SPPG yang berdiri di wilayah dengan angka kurang gizi atau stunting tinggi. Pemerintah mengatakan berdsarkan data survei sosial ekonomi nasional 2024, ada 112 juta masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

“Daerah tertinggal dengan angka stunting tinggi itu di peta berwarna merah, misalnya ada di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. (Masalah) ini akan kami selesaikan dalam satu bulan,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG, Rabu (29/7).

Zulhas menyebut daerah dengan angka stunting ini ada di banyak wilayah Indonesia. Setelah menuntaskan masalah SPPG di dua wilayah di atas, pemerintah kemudian berencana melanjutkan pembukaan unit dapur untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan daerah 3T lainnya di bulan berikutnya.

Dia meminta kepada para pemilik dapur di wilayah 3T untuk tidak melakukan demo sebab SPPG mereka belum dibuka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah akan mengecek data SPPG mana saja di wilayah tersebut yang dapurnya siap untuk beroperasi. Dia menyebut BGN ingin membereskan masalah agar pelaksanaan program MBG bisa baik dan tersistem.

“Bagaimana sesegera mungkin daerah-daerah yang sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung (bisa terlayan),” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan daftar SPPG yang akan beroperasi di wilayah stunting rencananya akan diputuskan pekan depan. “Nanti akan diputuskan oleh Kepala BGN sebelum tanggal 5 Agustus, SPPG yang sudah siap akan langsung dibuka di daerah-daerah stunting tinggi,” ucapnya.

Tutup 833 SPPG

Meski berpeluang membuka 13 ribu SPPG baru, BGN pekan ini juga mengumumkan telah menutup 833 dapur. Sudaryono mengatakan alasannya seluruh SPPG tersebut dinilai tidak memenuhi standar yang berlaku, seperti standar higienis, standar sanitasi, dan standar instalasi pengolahan air limbah. 

Dia menjelaskan, separuh dari SPPG yang ditutup berada di Wilayah III, yakni Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Namun SPPG yang ditutup di Wilayah III belum tentu berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. 

"Bukan seperti yang sebelumnya, yakni ditutup sementara dan tetap menerima bayaran dari pemerintah. Kali ini, seluruh dapur betul-betul diberhentikan permanen karena ada pelanggaran," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/7).

Sudaryono menilai penutupan SPPG tersebut penting lantaran pengoperasian SPPG berkaitan langsung dengan nyawa dan kesehatan penerima MBG. Menurutnya, seluruh SPPG yang ditutup saat ini telah menerima peringatan, tapi tidak melakukan perbaikan setelah diberikan waktu untuk memenuhi standar tersebut. 

Daerah selanjutnya dengan penutupan dapur SPPG atau hingga 311 unit adalah Wilayah II, yakni Jawa dan Madura. Sedangkan Sudaryono hanya menutup 98 SPPG yang ada di Wilayah I atau Sumatra. Dia mengatakan, penutupan SPPG tersebut tidak akan mengubah jumlah penerima manfaat MBG. Sebab, penerima manfaat dari SPPG yang ditutup akan dilayani oleh SPPG terdekat lainnya.

"Begitu ada SPPG yang ditutup, kami akan membagi porsi layanan yang disediakan SPPG tersebut ke dapur-dapur lain di sekitar wilayah operasi," katanya.