Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengadaan ribuan unit sepeda motor listrik berstempel Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan untuk kepala SPPG di tengah efisiensi anggaran.
BGN menangguhkan atau suspend operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa Dua. Hal ini terkait dua insiden dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
BGN menegaskan insentif Rp 6 juta dapat disetop, jika fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak memenuhi standar operasional secara konsisten.
SPPG program MBG wajib memiliki sertifikat halal, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Presiden Prabowo Subianto menutup 1.030 dapur umum Program Makanan Bergizi Gratis setelah mendapat sorotan, sebagai langkah verifikasi dan perbaikan program bantuan sosialnya.
BGN menghentikan sementara operasional SPPG pemberi kelapa utuh dan lele mentah untuk dievaluasi. Sanksi menanti untuk kepala dari SPPG pemberi kelapa utuh.
Beda gaji sppg dan honorer kembali disorot setelah adanya wacana pegawai inti SPPG diangkat menjadi ASN PPPK. Perbedaan gaji menuai kecemburuan sosial, terutama bagi guru honorer dan tenaga kesehatan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 10 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hal ini karena SPPG tersebut menjadi penyebab terjadinya keracunan di program MBG.
Proses pembuatan Makan Bergizi Gratis di SPPG Paseban diawasi ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga distribusi, guna menjaga standar kualitas.
Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nekat menerobos banjir setinggi 50 cm untuk mengantarkan bantuan makanan bergizi bagi warga terdampak di Banjar, Kalimantan Selatan.
Kehadiran SPPG Rakan Sebet membawa dampak positif, terutama karena dapur MBG tersebut menjadi yang pertama beroperasi pascabencana banjir dan longsor pada akhir November tahun lalu.