Biaya Logistik Melonjak, Realisasi Impor Daging Sapi Baru 40%

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyoroti realisasi impor daging sapi yang saat ini baru mencapai 40%. Pemerintah mendorong untuk mencari sumber pasokan alternatif dengan harga yang lebih kompetitif untuk membantu menekan harga daging di dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan realisasi impor daging sapi masih di bawah 50% dari kuota yang telah diberikan pemerintah.

"Realisasinya sekarang masih di bawah 50 persen, rata-rata sekitar 40 persen," kata Budi ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Rabu (12/8). 

Pemerintah disebutnya telah memberikan kuota sekaligus menerbitkan izin impor untuk mendukung ketersediaan pasokan daging sapi di dalam negeri. Kuota itu memberikan jatah impor daging sapi sebanyak 30.000 ton untuk swasta dan 250.000 ton untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, realisasi impor oleh pelaku usaha masih belum optimal.

Karena itu, pemerintah telah meminta importir segera mencari supplier dari luar negeri dengan harga yang lebih kompetitif.

"Kami meminta para importir segera mencari sumber atau supplier di luar negeri dengan harga yang lebih baik, sehingga bisa menekan harga-harga yang ada di dalam negeri," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah juga telah memanggil dan berkoordinasi dengan para importir untuk mengetahui kendala yang menyebabkan realisasi impor masih rendah. Pemerintah akan kembali menggelar pertemuan dengan importir dalam waktu dekat.

Biaya Logistik Naik

Budi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi importir adalah kenaikan biaya impor, terutama biaya logistik dan transportasi.

Dia menegaskan kenaikan biaya tersebut bukan disebabkan oleh tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat.

"Ini lebih karena biaya logistik dan transportasi. Harga minyak kan berdampak pada biaya logistik dan biaya transportasi kapal yang naik," kata dia.

Oleh karena itu, importir didorong mencari sumber pasokan dari negara yang memiliki jarak lebih dekat sehingga biaya transportasi dapat ditekan.

Selama ini, sebagian besar pasokan daging sapi impor berasal dari Australia. Namun, pemerintah membuka peluang bagi importir untuk mencari alternatif pemasok dari negara lain yang mampu menyediakan daging dengan harga lebih kompetitif.

"Selama ini memang kebanyakan dari Australia, tetapi kami sedang mencoba dari beberapa negara yang bisa memasok," kata Budi.

Selain daging sapi, pemerintah juga mendorong optimalisasi realisasi impor daging kerbau. Komoditas tersebut dinilai relatif lebih murah, tetapi realisasi impornya juga masih rendah.

"Kuota untuk daging kerbau juga ada. Itu relatif lebih murah, tetapi realisasinya juga belum banyak," ujarnya.

Ia menargetkan realisasi impor daging, baik sapi maupun kerbau, dapat segera ditingkatkan untuk mendukung ketersediaan pasokan dan menjaga harga di pasar domestik.

Budi menyebut rata-rata harga nasional daging sapi saat ini berada di kisaran Rp142.000 per kilogram. Namun, harga di sejumlah daerah tercatat lebih tinggi karena faktor distribusi.

"Rata-rata nasionalnya Rp142 ribu. Kalau ada daerah tertentu yang lebih tinggi, terutama karena jangkauan distribusinya mungkin tidak sebesar di daerah lainnya," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus mencatat harga rata-rata nasional daging sapi sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), di kisaran Rp 143.737 per kilogram (kg). Harga ini naik 0,54% dbandingkan Juli 2026. 

Pemerintah berharap tambahan pasokan melalui percepatan realisasi impor dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga daging sapi di dalam negeri.

Selain daging sapi, pemerintah juga melakukan upaya pemerataan pasokan ayam dan telur melalui business matching antarwilayah. Skema itu diarahkan untuk menyalurkan pasokan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan, terutama wilayah Indonesia bagian timur.

"Kami ingin menyuplai dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan pasokan, terutama di wilayah timur," kata Budi.