BUMN akan Dirikan Bioskop Sinewara, Mampukah Bersaing di Industri Hiburan?

Rencana PT Produksi Film Negara (PFN) membangun bioskop milik pemerintah bernama Sinewara membuka peluang baru bagi pengembangan ekosistem perfilman nasional. Namun, di tengah ketatnya persaingan industri hiburan, model bisnis Sinewara dinilai perlu memiliki nilai lebih agar mampu bertahan.

Praktisi Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus mantan Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek Kemenparekraf, Harry Waluyo, menilai persaingan yang dihadapi Sinewara tidak hanya datang dari jaringan bioskop komersial.

Menurut dia, perkembangan platform digital atau over the top (OTT) seperti Netflix membuat persaingan untuk mendapatkan perhatian penonton semakin luas.

"Sebenarnya sekarang persaingannya itu bukan bioskop, sudah over the top, yang menggunakan digital," kata Harry kepada Katadata.co.id, Rabu (19/8). 

Harry memahami tujuan pemerintah menghadirkan bioskop negara. Menurutnya, masih banyak karya pelaku kreatif yang belum mendapatkan kesempatan untuk ditayangkan di jaringan bioskop komersial.

Pasalnya, bioskop komersial memiliki mekanisme pasar yang menentukan keberlangsungan penayangan sebuah film. Jika dalam periode tertentu jumlah penonton tidak memenuhi target, film dapat segera diturunkan dari layar.

"Ketika pemerintah niatnya baik supaya karya itu bisa ditampilkan di bioskop, tapi sekali lagi ini bukan hanya niat baik, kita juga bersaing dengan kualitas," ujarnya.

Keberadaan Sinewara dinilai lebih tepat diarahkan sebagai ruang pembinaan atau inkubasi bagi pelaku perfilman, bukan semata-mata sebagai pemain baru yang berhadapan langsung dengan bioskop komersial.

Sinewara dapat menjadi tempat bagi pembuat film untuk menguji respons pasar sebelum karyanya masuk ke persaingan yang lebih luas.

"Jadi ini semacam inkubasi kalau saya melihatnya. Menyiapkan," kata Harry.

Ia menggambarkan konsep tersebut seperti pembinaan terhadap desainer lokal yang pernah dilakukannya. Menurutnya, banyak pelaku kreatif sebenarnya memiliki kompetensi yang mampu bersaing dengan pelaku industri internasional, tetapi membutuhkan kesempatan untuk memperkenalkan karya mereka kepada pasar.

Dalam konteks perfilman, Sinewara dapat berperan sebagai tempat untuk melakukan testing the water atau menguji respons penonton terhadap sebuah karya, khususnya di tingkat lokal.

"Ini marketnya kalau di bioskop lokal sekiranya seperti apa apresiasinya, untuk komunitas di lokal setempat," ujarnya.

Dengan demikian, film yang ditayangkan melalui Sinewara tidak berhenti pada pasar lokal. Penayangan tersebut dapat menjadi bagian dari proses untuk mematangkan karya sekaligus membangun kepercayaan diri pembuat film sebelum memasuki pasar nasional maupun internasional.

Tak Harus Head-to-Head dengan Bioskop Komersial

Harry menilai Sinewara tidak harus menggunakan model bisnis yang sama dengan bioskop komersial. Sebaliknya, bioskop negara dapat menyasar segmen yang belum menjadi fokus utama jaringan bioskop besar.

"Segmennya bukan komersial. Kalau yang komersial kan persaingannya sudah sangat ketat," katanya.

Dukungan pemerintah terhadap Sinewara dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi pelaku kreatif. Film-film lokal dapat diberi ruang untuk berkembang secara bertahap, mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga memiliki peluang untuk masuk ke pasar internasional.

Namun, Harry mengingatkan bahwa status sebagai proyek pemerintah tidak membuat Sinewara terbebas dari tantangan bisnis.

Ia menilai pengelola tetap perlu memikirkan aspek harga, kualitas, pelayanan hingga biaya operasional. Sebab, meskipun tidak sepenuhnya berorientasi komersial, sebuah bioskop tetap membutuhkan biaya listrik, pemeliharaan fasilitas dan tenaga kerja.

"Kalau kita bicara unit cost antara penerimaan dan pengeluaran, kalau misalnya ini tidak menutup biaya operasional, kalau tidak komersial, dari mana pemasukannya?" ujarnya.

Karena itu, menurut Harry, Sinewara perlu memiliki nilai tambah yang membedakannya dari pemain yang sudah ada. Nilai tersebut dapat berasal dari segmen penonton, jenis film yang ditayangkan, lokasi, hingga fungsi Sinewara sebagai bagian dari ekosistem pengembangan film nasional.

Bioskop Pertama Milik Negara

PFN sebelumnya mengungkap rencana membangun Sinewara sebagai bioskop pertama milik negara. Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah menyampaikan rencana tersebut dalam rapat kerja PFN dengan DPR di Jakarta pada awal Februari 2026.

"PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di lahan PFN. Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama," kata Ifan.

Sinewara dirancang sebagai proyek percontohan yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah lain. PFN membuka peluang agar pemerintah daerah turut mengembangkan bisnis bioskop negara dan bergabung sebagai salah satu pemegang saham.

Kehadiran Sinewara juga disebut sebagai respons atas masih terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia. Bioskop tersebut nantinya mengusung konsep eksklusif dengan fokus menayangkan film-film lokal.

PFN sendiri merupakan BUMN yang bergerak di bidang industri audiovisual. Perusahaan tersebut kini bertransformasi menjadi perusahaan pembiayaan film dan berkomitmen mengembangkan ekosistem perfilman serta konten Indonesia.