Jelang Ekspor Satu Pintu 1 September, Danantara DSI Mulai Petakan Data Eksportir

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tengah menyiapkan penerapan sistem ekspor satu pintu secara penuh yang akan dimulai pada 1 September. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis ini mendapat mandat untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan optimalisasi nilai ekspor komoditas strategis Indonesia.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemetaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan visibilitas terhadap transaksi ekspor Indonesia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel," ujar Rosan dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8). 

Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah melakukan pemetaan terhadap transaksi ekspor komoditas strategis. Dalam waktu lebih dari dua bulan, menurut laporan internal, DSI mencatat sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari US$14 miliar dan volume lebih dari 90 juta ton.

Transaksi itu berasal dari lebih dari 50 pelabuhan di 25 provinsi dan dikirim ke lebih dari 100 negara tujuan.

Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI mengintegrasikan data ekspor dengan referensi pasar global. Data yang dipetakan mencakup harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan ekspor.

Ia mengklaim, dengan sistem itu, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI dapat melihat alur perdagangan komoditas strategis Indonesia secara lebih menyeluruh, termasuk potensi nilai yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan analisis awal DSI bersama sejumlah BUMN, terdapat potensi optimalisasi nilai sekitar US$5 miliar per tahun.

Bertahap Menuju Ekspor Satu Pintu

Penerapan sistem ekspor oleh Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada integrasi data ekspor nasional dan analisis transaksi untuk komoditas strategis.

Selanjutnya, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI akan memperkuat kemampuan pemantauan dan verifikasi melalui pelacakan kapal, validasi negara tujuan, serta rekonsiliasi devisa hasil ekspor. 

Dalam tahap berikutnya, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI diharapkan dapat menjalankan peran sebagai perantara tunggal untuk komoditas yang masuk dalam mandatnya.

Meski demikian, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menegaskan tidak menggantikan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah. Penindakan, perizinan, dan kewenangan regulasi lainnya tetap berada pada pemerintah.

Direktur Utama Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI Luke Mahony mengatakan perusahaan saat ini masih berfokus membangun sistem dan kemampuan operasional agar mandat tersebut dapat dijalankan secara terukur.

"Sejak mulai beroperasi, kami telah mengembangkan visibilitas terhadap ribuan transaksi ekspor serta fondasi analitis yang diperlukan untuk mendukung mandat Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI," kata Luke.

Ia mengatakan Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI akan terus memperkuat kemampuan pemantauan, verifikasi, dan operasional untuk mendukung ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam persiapannya, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI juga melibatkan pelaku industri melalui pembentukan Industry Task Force. DSI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Pelibatan industri dilakukan untuk menguji platform Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI, mendapatkan masukan dari pelaku usaha, serta mengidentifikasi potensi kendala sebelum sistem diterapkan lebih luas.

Dengan penerapan tersebut, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menargetkan sistem ekspor komoditas strategis Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan tertelusur, sekaligus membantu mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam bagi perekonomian nasional.