Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, PHRI Ungkap Dampaknya ke Okupansi Hotel

Sejumlah bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan imbas erupsi Gunungapi Anak Krakatau. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut dampaknya tingkat okupansi hotel di sekitar bandara meningkat. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan wisatawan yang tertahan karena penerbangan dibatalkan atau ditunda memilih memperpanjang masa tinggal dan menginap di hotel terdekat.

Ia mencatat peningkatan okupansi hotel mulai terlihat dalam dua hari terakhir, terutama di wilayah yang berdekatan dengan bandara.

"Jadi ada hotel yang memang akhirnya karena batal berangkat akhirnya mereka perpanjang. Ada beberapa hotel memang meningkat okupansinya, terutama yang dekat-dekat airport," ujar Hariyadi kepada Katadata.co.id, Senin (7/9). 

Kenaikan tingkat hunian itu terjadi karena wisatawan yang mengalami stranded atau yang tertahan cenderung mencari akomodasi yang lokasinya paling dekat dengan bandara. Kondisi ini membuat sejumlah hotel di sekitar bandara mengalami peningkatan okupansi.

Hariyadi mencontohkan salah satu hotel di kawasan Tuban, Bali, yang tingkat huniannya bahkan mencapai 100%. Kawasan tersebut berada dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

"Yang saya tahu, di Tuban, dekat yang paling dekat sama airport, ya dia bisa 100%. Karena orang stranded kan, orang kalau stranded kan dia cari yang paling dekat airport," katanya.

Tingkat okupansi hotel lainnya bervariasi. Hariyadi juga memperkirakan hotel yang berada di sekitar bandara, termasuk hotel yang terintegrasi dengan kawasan bandara, turut mengalami peningkatan hunian.

Di sisi lain, gangguan penerbangan juga memicu pembatalan reservasi hotel. Hariyadi mengatakan pembatalan terjadi baik pada wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

"Kalau pembatalan, iya, cancellation itu ada. Tapi memang kalau cancellation angkanya masih sangat bervariasi," ujarnya.

Sebagai gambaran, Hariyadi menyebut terdapat sekitar 5% tamu hotel di Jakarta yang melakukan penundaan atau pembatalan. Namun, angka tersebut masih berupa gambaran sementara dan dapat berbeda antara satu hotel dengan hotel lainnya.

"Di Jakarta, contoh saja, ini sepintas snapshot saja, kurang lebih mungkin ada 5% yang mereka melakukan penundaan atau pembatalan," kata Hariyadi.

Perlu Protokol Khusus untuk Wisatawan Terdampak Bencana

Sebagai langkah antisipasi, Hariyadi mendorong pemerintah menyiapkan protokol khusus untuk menangani wisatawan yang terdampak bencana. Menurutnya, hal ini penting karena bencana dapat mengganggu perjalanan wisatawan, seperti yang terjadi ketika wisatawan tertahan di Bali akibat gangguan penerbangan.

Wisatawan yang tidak bisa melanjutkan perjalanan sesuai jadwal biasanya harus memperpanjang masa tinggal. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan, termasuk opsi bantuan atau akomodasi bagi wisatawan yang terdampak.

"Kalau misalnya seperti itu, yang terkait dengan turis karena itu langsung berdampak, nah itu yang perlu kita siapkan protokolnya seperti apa," katanya.

Selain wisatawan, pemerintah dapat menerapkan skema berbagi risiko alias sharing risk untuk mengurangi beban kerugian yang ditanggung industri. Salah satu bentuknya bisa berupa insentif atau keringanan biaya di bandara, termasuk biaya ground handling, ketika penerbangan terganggu akibat bencana.

"Apakah pemerintah juga berkenan memberikan insentif, misalnya biaya untuk airport, ground handling-nya, setelah bencana mungkin dibebaskan atau diberi diskon," ujar Hariyadi.

Hariyadi juga mendorong pemerintah membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana untuk sektor pariwisata. Menurutnya, SOP ini penting karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang rawan bencana alam.

Selain SOP, sosialisasi kepada wisatawan dan pelaku usaha juga perlu diperkuat. Informasi mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul perlu diberikan agar wisatawan mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.