Mentan: Indonesia Tak Lagi Impor Beras, Harga Dunia Jadi Anjlok

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan keberhasilan Indonesia melakukan swasemabada beras berdampak pada harga beras secara global. Posisi Indonesia berubah dari importir beras dalam jumlah besar pada 2023–2024 menjadi swasembada pada 2025.

“Kita importir terbesar di 2023–2024, importir terbesar beras dunia, yaitu 7 juta ton. Alhamdulillah 2025 tidak ada impor. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kita diminta swasembada 4 tahun, tapi kita raih dalam waktu 1 tahun, dan ini adalah tercepat sepanjang sejarah,” kata Amran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton pada 2023 dan sekitar 4,52 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total impor beras Indonesia selama dua tahun tersebut mencapai sekitar 7,58 juta ton.

Amran kemudian menyoroti dinamika harga beras di pasar internasional dalam periode ketika posisi Indonesia mulai berubah dari negara pengimpor beras dalam jumlah besar.

"Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, itu petaninya tertekan," ujar dia.

Dalam paparan Kementerian Pertanian yang mencantumkan Bank Dunia sebagai sumber, harga acuan Thailand White Rice lima persen turun 44,2 persen dari Januari 2024 hingga November 2025.

Data Bank Dunia mengonfirmasi harga acuan tersebut berada pada 660 dolar AS atau sekitar Rp11,79 juta per metrik ton pada Januari 2024 dan kemudian turun mencapai 368 dolar AS atau sekitar Rp6,57 juta per metrik ton pada November 2025.

“Harga beras dunia itu 660 dolar AS per ton, tiba-tiba turun—ini kami hafal angkanya—368 dolar AS per ton,” ungkap Amran.

Dalam konteks penindakan impor ilegal, Amran menilai besarnya pasar beras domestik tetap membuat Indonesia menjadi sasaran bagi pihak yang mencoba memasukkan beras secara tidak sesuai ketentuan meski kebutuhan dalam negeri telah ditopang produksi nasional.

“Sehingga Indonesia incaran karena pasar terbesar tetapi tiba-tiba swasembada,” kata Mentan.

Amran menilai merosotnya harga beras di pasar internasional tersebut menciptakan selisih harga yang dapat menjadi keuntungan ekonomi bagi pelaku untuk memasukkan beras secara ilegal ke Indonesia.

Ia selanjutnya memberikan ilustrasi apabila sebanyak 1 juta ton beras diselundupkan ke Indonesia. Menurut perhitungannya, keuntungan dalam ilustrasi tersebut disebut dapat mencapai sekitar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

“Kalau selundupkan 1 juta (ton) katakanlah, nah, itu Rp5 triliun–Rp6 triliun untungnya, Itu kan sangat menggiurkan,” ucap dia.

Konferensi pers tersebut digelar menyusul empat penindakan yang dilakukan Bea Cukai selama Agustus–September 2026 di Perairan Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, serta Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari rangkaian penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas.

Nilai keseluruhan barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,34 miliar.

Dalam konferensi yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah memperkuat pengawasan impor melalui tiga unsur, yakni integritas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem, serta perbaikan proses bisnis kepabeanan.

“Jadi nomor satu, saya selalu percaya nomor satu adalah orangnya. Orangnya mesti berintegritas,” kata Suahasil.

Menurut dia, penggunaan teknologi diperlukan karena besarnya skala pengawasan, antara lain melalui pemindai sinar-X, sistem peringatan, penentuan kontainer yang perlu diperiksa, serta kegiatan intelijen.

Suahasil mengatakan pengawasan juga harus tetap menjaga kelancaran arus barang legal yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi maupun konsumsi masyarakat.

“Karena itu, kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya. Tetap menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat kita,” ujar Menkeu.