Bulog Disiapkan Kelola Cadangan Kedelai, Impor Tembus 1,9 Juta Ton

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan mengelola cadangan kedelai nasional apabila pemerintah memberikan penugasan sebagai bagian penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi pasokan nasional.

"Nah kami tunggu, tinggal nunggu perintah saja. Kalau diperintah kami laksanakan," kata Rizal dihubungi di Jakarta, Rabu (23/9).

Rizal menegaskan hal tersebut menyusul langkah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang membuka peluang penugasan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola cadangan kedelai nasional.

Ia mengatakan Bulog tinggal menunggu penugasan resmi dari pemerintah karena hingga saat ini perusahaan belum menerima surat perintah terkait pelaksanaan pengelolaan cadangan kedelai nasional tersebut.

"Kan surat perintahnya belum kami terima, gitu," ujarnya.

Rizal menegaskan Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah apabila mandat diberikan, sebagaimana komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan cadangan pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas strategis nasional.

Menurut Rizal, Bulog sebelumnya juga pernah diminta menyiapkan usulan terkait pengelolaan cadangan kedelai sehingga perusahaan telah menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah sesuai penugasan yang diberikan.

"Kami siap aja melaksanakan itu. Kalau perintah dari Pak Mentan selaku Bapak Kepala Bapanas, kami akan laksanakan. Dan kami pernah disuruh buat surat untuk ngajukan itu juga pernah. Udah pernah, ya," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka jalan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin mengelola cadangan kedelai nasional guna memperkuat pasokan, menjaga stabilitas harga, dan mendukung ketahanan pangan.

Amran menyatakan pemerintah siap memberikan ruang kepada BUMN untuk mengelola cadangan kedelai nasional sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

"Kalau (ada perusahaan) BUMN berminat, saya kasih (rekomendasi pengelolaan cadangan kedelai)," kata Amran di Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Amran, BUMN merupakan pihak yang tepat menjalankan pengelolaan cadangan kedelai karena memiliki kapasitas mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas komoditas pangan strategis.

Pemerintah tidak akan menghambat apabila terdapat BUMN yang berminat menjalankan penugasan pengelolaan cadangan kedelai sebagai bagian penguatan ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, Amran menekankan pelaksanaan penugasan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan regulasi sehingga tata kelola cadangan kedelai berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kewenangan pemerintah.

Bapanas memastikan ketersediaan kedelai nasional tetap aman hingga akhir 2026 dengan proyeksi surplus sekitar 290,9 ribu ton meski ketergantungan terhadap impor masih tinggi.

"Kami sampaikan kepada masyarakat, pasokan kedelai nasional saat ini tersedia dan secara neraca masih mencukupi," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan.

Dia menyebutkan berdasarkan Neraca Pangan Nasional Bapanas update 3 September 2026, total ketersediaan kedelai tahun 2026 diproyeksikan sekitar 3,046 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 2,755 juta ton. Dengan demikian, sampai akhir tahun secara proyeksi masih terdapat stok sekitar 290,9 ribu ton.

Kebutuhan kedelai nasional saat ini sekitar 229,6 ribu ton per bulan, atau sekitar 7.547 ton per hari. Sehingga masyarakat dan perajin tahu-tempe tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan secara nasional.

Produksi dalam negeri tahun 2026 diperkirakan sekitar 131,5 ribu ton, sedangkan realisasi impor Januari-Agustus telah mencapai sekitar 1,920 juta ton, dan terdapat rencana impor September-Desember sekitar 750,4 ribu ton.