Ekonom Ingatkan BUMN Tekstil Danantara Sebaiknya Isi Celah Industri

Rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) tekstil dinilai sebaiknya mengisi celah yang belum kuat dalam ekosistem industri, seperti penyediaan bahan baku, alih-alih masuk ke sektor yang telah memiliki banyak pemain dan berpotensi menambah persaingan.

Ekonom NEXT Indonesia Centre Herry Gunawan mengatakan pemerintah perlu memastikan rencana pembentukan BUMN tekstil tidak menambah persaingan dengan pelaku usaha swasta yang sudah menjalankan bisnis di sektor tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan terlebih dahulu sektor yang akan menjadi fokus BUMN tekstil, apakah berada di sektor hulu atau hilir. Ia menilai BUMN tekstil dapat memberikan manfaat lebih besar jika diarahkan untuk mengisi bagian ekosistem industri yang masih lemah atau belum banyak digarap pelaku usaha.

“Kalau yang dipilih sektor hulu untuk menopang bahan baku, misalnya poliester atau lainnya, tentu kehadiran BUMN tekstil akan sangat membantu industri tekstil,” kata Herry kepada Katadata.co.id, Jumat (25/9).

Industri tekstil Indonesia masih menjadi net importer untuk produk hulu. Karena itu, penguatan produksi bahan baku di dalam negeri dinilai dapat mengurangi ketergantungan industri terhadap impor.

Ketersediaan bahan baku domestik juga dapat membantu dunia usaha menghadapi risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan biaya impor.

Sebaliknya, Herry menilai pemerintah perlu berhati-hati jika BUMN tekstil diarahkan untuk masuk ke sektor hilir seperti pakaian jadi. Menurutnya, sektor tersebut telah memiliki pelaku usaha swasta yang selama ini menjalankan kegiatan produksi dan ekspor.

“Kalau BUMN tekstil memilih bermain di sektor hilir, misalnya pakaian jadi, ini akan jadi persoalan serius bagi dunia usaha,” ujarnya.

Herry juga menilai sektor hilir tekstil, khususnya pakaian jadi, telah memiliki kinerja ekspor yang kuat. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi dari tekstil mencapai US$7,3 miliar pada 2025.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya memperkuat sektor hilir tersebut melalui dukungan terhadap ketersediaan bahan baku yang lebih murah, bukan dengan menghadirkan pemain baru yang berpotensi bersaing langsung dengan swasta.

“Kalau sektor ini ditopang oleh ketersediaan bahan baku yang murah, hasilnya akan lebih maksimal,” katanya.

BUMN Tekstil Perlu Isi Celah Industri

Herry mengatakan pemerintah perlu menyusun desain jangka panjang industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelum membentuk BUMN tekstil. Desain tersebut diperlukan agar arah pengembangan industri lebih terukur dan dapat dievaluasi.

Menurutnya, pengembangan industri TPT juga perlu diarahkan pada upaya menciptakan substitusi impor. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap neraca perdagangan sekaligus menekan biaya input produksi dan membuka peluang lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek regulasi mengingat industri tekstil merupakan sektor padat karya. Herry menilai kebijakan perlu mendukung industri domestik agar produk impor tidak mudah masuk ke pasar dalam negeri, dengan tetap mempertimbangkan produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Dengan desain tersebut, Herry menilai BUMN tekstil seharusnya ditempatkan untuk mengisi bagian ekosistem yang masih kosong atau lemah.

“Fungsi kehadiran BUMN tekstil adalah mengisi simpul yang kosong atau lemah dari ekosistem industri tekstil. Dengan demikian, kehadirannya akan memberikan manfaat lebih besar,” ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga menilai urgensi pembentukan BUMN tekstil harus memperhatikan kebutuhan industri dalam negeri. Sebab, industri tekstil saat ini sudah sangat kompetitif dengan margin usaha yang tipis.

Karena itu, kehadiran BUMN baru perlu mempertimbangkan keberadaan pelaku usaha swasta yang selama ini telah beroperasi di sektor tersebut.

“Apakah kemudian kehadiran BUMN ini bukannya justru malah menambah persaingan baru dalam pemain di industri tekstil yang sekarang ini sudah sangat-sangat kompetitif dan marginnya tipis,” ujarnya.

Faisal mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian sebelum memutuskan pembentukan BUMN tekstil. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memperhatikan kondisi pelaku usaha swasta yang memiliki peran besar dalam perekonomian.

Ia menilai BUMN semestinya diarahkan untuk masuk ke sektor yang kurang menarik atau tidak menguntungkan bagi swasta, terutama sektor yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan industri strategis.

“Semestinya BUMN itu masuk untuk melayani bagian-bagian sektor-sektor yang tidak menguntungkan atau tidak menarik bagi swasta,” kata Faisal.

Sebelumnya, Danantara tengah menyiapkan pembentukan BUMN baru di sektor tekstil. Danantara disebut akan mengembangkan perusahaan itu dengan konsep industri yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. 

Kepala Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan Danantara mempertimbangkan untuk bermitra dengan sejumlah perusahaan tekstil yang telah beroperasi dan memiliki potensi dari sisi mesin, teknologi, dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.

“Akan bikin perusahaan baru untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kami akan lihat apa bisa bermitra dengan perusahaan tekstil yang sudah ada,” kata Rosan setelah menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (22/9).

Rosan mengatakan, keberadaan kawasan khusus itu nantinya dapat meningkatkan efisiensi produk. Namun, Rosan belum memastikan kapan BUMN baru itu bisa beroperasi. 

Narasi pembentukan BUMN tekstil telah terdengar sejak awal tahun lalu. Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar US$6 miliar atau setara Rp100,8 triliun untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta mendorong peningkatan ekspor sektor tekstil. Mengenai mekanisme pembentukan BUMN tekstil nantinya,

Saat itu Rosan mengatakan setidaknya ada dua pilihan yang sedang dikaji. Opsi itu adalah penyaluran kredit atau membangun perusahaan pelat merah baru.