Ekspor Manufaktur Pulih, tapi Industri RI Masih Dibayangi Tekanan Biaya Produksi

Pemulihan ekspor mulai menjadi penopang industri manufaktur Indonesia di tengah tekanan ekonomi global. Namun, kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi dan melemahnya investasi domestik, kebakaran hutan masih membayangi prospek industri hingga menahan pertumbuhan ekonomi RI terutama menjelang kuartal keempat 2026.

Prasasti Center for Policy Studies atau Prasasti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2026 sekitar 5,2% secara tahunan atau year on year (YoY). Sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,2%–5,4%, dengan batas atas setara target APBN sebesar 5,4%.

Dalam analisisnya, pertumbuhan di atas 5% terutama ditopang konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar PDB, yang masih bertahan meski kehilangan momentum. Penjualan eceran riil kembali tumbuh 1,3% setelah terkontraksi pada kuartal II. Namun pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik melambat dan keyakinan konsumen turun, meski masih di zona optimistis. 

Namun tantangan pada kuartal III yaitu ekspor manufaktur, yang mulai pulih dan menahan perlambatan. Prasasti juga menyoroti angka kuartal III yang solid belum mencerminkan tekanan. Dampak terberat dari harga minyak, El Niño, dan kebakaran hutan diperkirakan baru terasa penuh pada kuartal keempat.

Sementara ruang untuk stimulus tambahan terbatas karena beban subsidi energi berisiko naik dan agenda prioritas nasional turut menyerap APBN.

Dari sisi eksternal, konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi dunia mendorong harga minyak naik dan menekan Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata hampir US$ 92 per barel pada Januari–September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70. Dampaknya akan mulai terasa pada Oktober, di mana kelompok transportasi, terutama bensin, menyumbang 0,59 poin persentase inflasi tahunan.

Prasasti menyoroti imbasnya merambat ke neraca eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II dan rupiah di kisaran Rp 18.000 per dolar AS membuat kebijakan harus memprioritaskan stabilitas makroekonomi. 

Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin menjadi 5,75% sepanjang tahun ini. Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia 2003–2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga telah bergeser. 

"Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," kata Burhannudin.

Dorongan Ekspor Manufaktur

Meskipun tekanan eksternal menguat, manufaktur mulai pulih. Research Director Prasasti, Adhi N Saputro mengatakan, melemahnya rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global, meski sekaligus menaikkan biaya bahan baku dan impor energi. 

PMI Manufaktur S&P Global naik dari 52,4 pada September menjadi 54,0 pada Oktober 2026. Ini adalah angka tertinggi sejak Maret 2024, dengan pesanan ekspor baru tumbuh tercepat sejak survei dimulai pada 2011. 

Namun, survei yang sama mencatat biaya input naik lebih cepat akibat harga bahan bakar. Sementara penyerapan tenaga kerja melambat. Lalu ekspor industri pengolahan naik 16,78% YoY pada September. “Sepanjang kuartal III, kenaikan ekspor manufaktur terutama berasal dari produk turunan sawit dan elektronik,” kata Adhi. 

Adhi menyebut fondasinya belum kokoh. Investor asing mulai masuk ke manufaktur, tetapi investor domestik masih menahan diri dengan realisasi investasi dalam negeri turun 7,5%. Selama investasi domestik belum pulih, pemulihan manufaktur bergantung pada permintaan ekspor yang rentan terhadap perlambatan ekonomi dunia.

Adhi menilai angka kuartal III perlu dibaca dengan memperhitungkan jeda waktu. Ia mengatakan Angka kuartal III terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian. Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. 

“Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat," katanya. 

Pemerintah Perlu Tetap Waspada

Prasasti menilai target pertumbuhan ekonomi APBN 2026 sebesar 5,4% sulit tercapai, meski bukan hal yang mustahil. Untuk mencapainya, ekonomi harus tumbuh sekitar 5,5% secara tahunan pada kuartal IV-2026. Angka itu berada di atas basis tinggi kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39%.

Percepatan tersebut harus terjadi saat tiga tekanan datang bersamaan. Pertama, harga minyak yang tetap tinggi mendorong biaya produksi dan transportasi naik. Kondisi ini menekan margin dunia usaha dan membengkakkan tagihan impor. 

Kedua, El Niño menekan produksi padi. Produksi padi turun 18,3% pada September dan diperkirakan turun 16,3% pada Oktober-Desember 2026. Penurunan ini berpotensi mengerek harga bahan pokok, sementara inflasi sudah bertahan di atas 3%. Kelompok berpendapatan rendah paling terdampak karena pangan menyedot porsi terbesar pengeluaran mereka, sedangkan tabungan mereka kian menipis.

Ketiga, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra yang berlangsung hingga Oktober mengganggu aktivitas ekonomi. Kebakaran ini juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Ruang kebijakan fiskal dan moneter yang sempit membuat tekanan itu sulit diredam. Bank Indonesia harus menjaga rupiah, sehingga belum bisa memangkas suku bunga.  

Dari sisi fiskal, lonjakan harga minyak berisiko menambah beban subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV. Di saat yang sama, outlook defisit sudah mendekati batas 3% terhadap PDB. Karena itu, memaksakan pertumbuhan lewat belanja, ekspansi kredit, atau aktivitas kuasi-fiskal berisiko menggerus bantalan fiskal dan stabilitas eksternal. 

Senior Economist Prasasti, Piter Abdullah, menyarankan pemerintah memprioritaskan kebijakan nonfiskal, seperti melonggarkan hambatan dagang nontarif dan memberi kepastian regulasi. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu segera menetapkan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku. 

Momentum Natal dan Tahun Baru akan segera disusul Ramadan dan Idulfitri. Kepastian kuota akan membantu pelaku usaha menyusun rencana operasional yang terukur.

Piter menilai keterbatasan ruang kebijakan menggeser sumber pendorong pertumbuhan. Menurutnya, sisa anggaran memang terlihat besar, tetapi beban subsidi energi dan bunga utang membatasi ruang gerak. 

“Ketika ruang fiskal dan moneter sama-sama terbatas, dorongan pertumbuhan datang dari kepastian aturan main, bukan dari besarnya belanja," ucap Piter.