Pemerintah Kaji Insentif Nonfiskal Mobil Hybrid, Termasuk Bebas Ganjil Genap
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan industri otomotif masih mengharapkan tambahan insentif nonfiskal untuk mendorong penggunaan mobil rendah emisi atau hybrid di dalam negeri. Salah satu insentif yang diharapkan pelaku industri adalah pembebasan aturan ganjil genap bagi kendaraan rendah emisi, khususnya di DKI Jakarta.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan insentif itu diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan kendaraan rendah emisi oleh masyarakat. Pasalnya, kebijakan ganjil genap saat ini baru diterapkan di Jakarta.
Menurutnya, pasar kendaraan rendah emisi di luar Jakarta sebenarnya masih terbuka lebar karena kota-kota lain belum menerapkan kebijakan ganjil genap.
“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat lagi,” ucap Sarmuji ketika ditemui di kantornya, Selasa (10/11).
Sarmuji mengatakan pemerintah sebenarnya telah memberikan insentif untuk kendaraan hybrid. Namun, masih ada sejumlah persyaratan yang mengintai harus dipenuhi oleh produsen otomotif. Salah satu persyaratannya, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 60%. Selain itu, produsen juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi tertentu agar dapat memperoleh insentif tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian mengatakan, penjualan kendaraan di dalam negeri menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini.
Mengutip laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) hingga Oktober 2026, penjualan secara wholesales dan retail tumbuh hampir 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ia menilai target penjualan kendaraan Gaikindo minimal 850.000 unit pada 2026 berpeluang tercapai. Bahkan, realisasi penjualan berpotensi melampaui ekspektasi apabila penjualan positif November dan Desember masih berlanjut.
Adapun insentif mobil hybrid menjadi salah satu faktor yang dapat berperan penting dalam mendorong penjualan kendaraan. Hal ini terbukti pada subsidi mobil listrik beberapa tahun lalu. Dengan adanya insentif, harga jual mobil hybrid bisa ditekan. Namun ada usulan lain dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar lebih banyak keuntungan diberikan.
Misalnya, mobil hybrid bisa ikut terbebas dari kebijakan ganjil genap. Ini merupakan insentif nonfiskal yang telah diberikan pada mobil listrik. Kemudian ketersediaan lahan parkir yang lebih banyak dan mudah diakses oleh para pengguna mobil hybrid.
Lalu insentif juga diberlakukan tak hanya untuk mobil hybrid konvensional, tetapi juga Plug-in Hybrid (PHEV) dan Range-Extender (REEV). Pengamat menilai apabila diterapkan, dampaknya mungkin memang tidak akan semasif yang terjadi di mobil listrik.
“Karena tanpa insentif barupun, wholesales HEV sudah tumbuh sekitar 42 persen jadi hampir 66 ribu unit hingga September 2026,” kata Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada KatadataOTO belum lama ini.
Ia menegaskan, apabila insentif yang diberikan signifikan maka ini bisa efektif menjadi jembatan transisi buat konsumen jika ingin beralih ke mobil hybrid.
“Efektivitasnya akan optimal, bila insentif ini benar-benar menarik konsumen mobil bensin untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi. Bukan justru menggeser calon pembeli BEV ke hybrid,” tegas dia.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
