Berita Insentif Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk insentif guna meredam dampak kenaikan PPN ke 12% pada 2025, sementara proyeksi penerimaan negara dari PPN mencapai Rp 75 triliun.

Menjelang penerapan PPN 12% pada 2025, Sri Mulyani mengumumkan pemberian insentif pajak signifikan untuk melindungi UMKM dan daya beli masyarakat, mengalokasikan anggaran insentif.

BRIN menyampaikan solusi untuk mengatasi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, menyoroti dampaknya pada ekonomi nasional dan menekankan pentingnya kebijakan pendukung.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan PPN barang mewah dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, sementara barang pokok masih dikenakan tarif lama.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PPN 12% hanya akan dikenakan kepada barang mewah, tidak termasuk barang pokok dan layanan vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Kementerian Perindustrian tengah mengkaji insetif untuk industri menghadapi kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 3,5%.

Ketuan DEN Luhut menyatakan tarif PPN yang direncanakan naik menjadi 12% pada Januari 2025 kemungkinan besar diundur. Namun itu tergantung pada hasil rapat pemerintah mendatang.

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia mengoptimalkan transaksi mata uang lokal untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat kerjasama ekonomi regional.

Bank Indonesia mendukung pemberian insentif kredit kepada perbankan yang mendorong program tiga juta rumah, menargetkan sektor konstruksi dan properti, serta meningkatkan daya beli.

Pemerintah diharapkan memberikan subsidi, insentif, dan bantuan sosial sebagai respons terhadap kebijakan PPN 12% yang akan diberlakukan pada 2025 untuk meringankan beban masyarakat.

Kebijakan BI pada pemerintahan Prabowo di 2025 akan fokus pada stabilitas dan dukungan pertumbuhan ekonomi, dengan kemungkinan penurunan suku bunga.

Menko Airlangga mengumumkan rencana insentif untuk sektor padat karya guna menghindari PHK, mencakup kredit investasi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Menko Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penjualan mobil hybrid di Indonesia tetap menunjukkan performa yang memuaskan meski tanpa insentif dari pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 945,1 triliun pada 2025, naik 15,4% di tengah tantangan ekonomi dan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%

Menko Airlangga Hartarto mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah menjadi Rp 1 triliun demi mendukung digitalisasi daerah.