Gapki Dorong ISPO Jadi Standar Global untuk Hadapi Regulasi Sawit Uni Eropa

Muhamad Fajar Riyandanu
12 November 2026, 12:35
Petani melakukan aktivitas bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen miliknya di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Jumat (17/7/2026). Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menetapkan harga Tandan Bu
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/bar
Petani melakukan aktivitas bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen miliknya di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Jumat (17/7/2026). Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tertinggi untuk perkebunan mitra plasma periode 15 hingga 28 Juli 2026 sebesar Rp3.718 per kilogram di Wilayah Timur dan Rp3.627 per kilogram di Wilayah Barat.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar standar keberlanjutan sawit nasional mampu bersaing di pasar internasional.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, juga berharap standar tersebut mendapatkan pengakuan global, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sertifikasi di dalam negeri.

“Dari dalam negeri, kita harus menjadikan Indonesian Sustainable Palm Oil bukan sekadar sertifikat atau tanda pengakuan, melainkan standar unggul yang diakui secara global,” kata Eddy saat menyampaikan sambutan pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre pada Kamis (12/11).

Ia menilai industri sawit Indonesia perlu memperkuat sistem sertifikasi nasional untuk menghadapi persaingan standar keberlanjutan di pasar global. Salah satu tantangan yang diantisipasi adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa.

Eddy mengatakan, penerapan EUDR menjadi tantangan bagi sistem tata kelola industri sawit Indonesia. Regulasi tersebut menuntut pelaku usaha untuk memperhatikan standar keberlanjutan dan kepatuhan produk yang memasuki pasar Uni Eropa.

“EUDR menjadi tantangan bagi sistem yang kita miliki. Kita harus menjawab fakta dengan fakta serta standar dengan standar yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Eddy, penguatan ISPO juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia dalam menentukan standar pengelolaan perkebunan sawit dalam negeri. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sertifikasi nasional sekaligus memperkuat diplomasi perdagangan untuk memperjuangkan kepentingan industri sawit Indonesia.

“Upaya ini merupakan bagian dari kedaulatan dan kebanggaan nasional. Dari sisi eksternal, kita harus terus menyampaikan kepentingan Indonesia melalui diplomasi, memperjuangkan kepentingan petani kecil, dan memperkuat pengakuan terhadap sistem nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas akses perdagangan melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat ISPO sebagai instrumen nasional untuk menjamin produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan.

Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem informasi ISPO untuk mengintegrasikan data sertifikasi perkebunan dengan informasi rantai pasok industri sawit. Pengembangan sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat ketertelusuran produk sekaligus memberikan kepastian mengenai pemenuhan standar keberlanjutan oleh pelaku industri. 

“Indonesia terus memperkuat ISPO sebagai instrumen nasional kita untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit mematuhi persyaratan keberlanjutan,” kata Airlangga dalam kesempatan serupa melalui sambungan video.

Airlangga menilai penguatan sistem ISPO juga bisa menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir kelapa sawit. Salah satu bentuk pengembangan industri hilir tersebut yakni implementasi mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan biodiesel meningkat dari 15,6 juta kiloliter (kl) melalui program B40 menjadi sekitar 19,7 juta kl setelah penerapan B50. Di luar biodiesel, Indonesia juga tengah menjajaki pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Peningkatan kebutuhan domestik berjalan seiring dengan pertumbuhan produksi kelapa sawit. Airlangga menyampaikan produksi kelapa sawit dalam negeri meningkat dari 52,76 juta ton menjadi 56,55 juta ton pada 2025.

Pemerintah juga memproyeksikan total produksi kelapa sawit nasional mencapai sekitar 60 juta ton pada 2026. Pada periode yang sama, konsumsi domestik diperkirakan berada di kisaran 27,5 juta ton, sedangkan ekspor diproyeksikan mencapai sekitar 35 juta ton.

“Kami juga sedang mengembangkan sistem informasi ISPO untuk memperkuat integrasi sertifikasi perkebunan dan informasi rantai pasok terkait. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi standar keberlanjutan dan pasar, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi industri hilir,” ujar Airlangga.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...