Berita Gapki Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Tren ekspor minyak sawit Indonesia mengalami penurunan karena dipicu persaingan harga dengan minyak biji matahari, serta tantangan dalam mempertahankan pasar ekspor ke Cina.

GAPKI menyatakan pasokan sawit Indonesia masih mencukupi jika pemerintah ingin menerapkan biodiesel B50.

Gapki memproyeksikan 7,2 juta ton minyak sawit mentah atau CPO dapat hilang pada 2032 akibat program pemutihan kebun sawit.

Gapki menyatakan program biodiesel saat ini sudah optimum jika dibandingkan dengan tingkat produksi minyak sawit mentah atau CPO. Gapki berharap kebijakan biodisel terbaru tidak merugikan industri.

Gapki memperkirakan implementasi aturan deforestasi Uni Eropa atau EUDR diundur. EUDR telah diundangkan pada 29 Juni 2023 dan akan diimplementasikan pada akhir tahun ini.

GAPKI memprediksi perkembangan biodiesel dari kelapa sawit akan berdampak pada penurunan ekspor hingga devisa Indonesia.

Gapki mengatakan revisi moratorium dinilai penting jika pemerintah ingin menambah campuran minyak sawit dalam program Biodiesel.

Gapki menyiapkan tiga strategi besar untuk mencapai target produksi CPO 100 juta ton pada 2045, yakni peremajaan perkebunan sawit dengan bibit unggul, hingga impor jenis kumbang penyerbuk baru.

Pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gapki, memprediksi produksi CPO dan PKO tahun ini stagnan, sama dengan capaian 2023 lantaran tak adanya ekspansi kebun sawit.

Gapki menilai skema transaksi fisik membuat bursa CPO kurang menarik bagi para pengusaha kelapa sawit.

Gapki memproyeksikan produksi minyak sawit sepanjang tahun ini mencapai 53,19 juta ton karena minimnya dampak El Nino.

Harga minyak sawit akan naik ke level tersebut jika produksi minyak kedelai dan minyak bunga matahari turun pada 2024.

Harga CPO atau minyak sawit mentah diprediksi naik pada 2024 seiring minimnya stok di dalam negeri, salah satunya imbas program mandatori B35.

Pemerintah memutihkan 3,3 juta hektare lahan kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

Gapki menyebut sebelum meluncurkan aturan anti-deforestasi, Uni Eropa juga sudah menerbitkan RED II yang menghambat kelapa sawit Indonesia.