Industri Baja RI Dikepung Produk Impor, KADI Selidiki Ulang Antidumping

12 November 2026, 19:54

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

Pekerja memeriksa baja lapis seng milik PT.AM/NS yang akan di ekspor ke Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Membuat ringkasan dengan AI

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mulai menyelidiki ulang penerapan bea masuk antidumping terhadap impor produk baja canai panas atau Hot Rolled Coil (HRC) asal Belarus dan Kazakhstan, pada Kamis (12/11).

Ketua KADI Frida Adiati mengatakan, peninjauan kembali itu dilakukan usai KADI menemukan indikasi perubahan kondisi perdagangan HRC dari kedua negara yang berpotensi memengaruhi besaran margin dumping di Indonesia.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” ucap Frida dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Produk HRC asal Belarus dan Kazakhstan yang menjadi objek penyelidikan mencakup 18 pos tarif, yakni HS 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90.

Seluruh klasifikasi tersebut mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 yang telah diubah melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026.

Frida mengatakan, penyelidikan ini mengacu pada Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

KADI akan menelusuri impor produk HRC selama periode 1 Juli 2025 hingga 31 Juni 2026. Proses penyelidikan berlangsung maksimal 12 bulan sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2026.

KADI juga telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada sejumlah pihak berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir, dan perwakilan Belarus dan Kazakhstan. Informasi tersebut juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Belarus dan Kazakhstan.