Pemda Wajib Tetapkan UMP dan UMK Akhir November 2026

Nur Hana Putri Nabila
17 November 2026, 13:31
Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) di Serang, Banten, Senin (27/11/2023). Mereka menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 20 persen dan mendesak pemerintah mencabut Undang-unda
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/nz
Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) di Serang, Banten, Senin (27/11/2023). Mereka menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 20 persen dan mendesak pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 pada akhir November ini.

Yassierli mengatakan pembahasan mengenai pengupahan melalui lembaga tripartit di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih berlangsung. Pertemuan juga telah dilakukan, kata Yassierli, sementara di tingkat daerah masing-masing ada lembaga tripartit yang juga membahas persoalan upah.

Menurutnya, penentuan upah lebih banyak melibatkan dewan pengupahan daerah yang didalamnya unsur pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan buruh, dan pemerintah.

Selanjutnya, ia mengatakan, Dewan Pengupahan daerah kemudian menggelar pembahasan berdasarkan data dan panduan dari pemerintah pusat. Hasil pembahasan itu nantinya jadi rekomendasi bagi gubernur untuk menetapkan besaran upah.

“Tapi, catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menetapkan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten, ya,” kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/11). 

Yassierli mengatakan saat ini progresnya sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas pada 13 November 2026 terkait penetapan upah minimum 2027. Lalu pada 16 November 2026 juga sudah sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Yassierli mengatakan pemerintah telah menyampaikan surat edaran yang berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, dan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di dewan pengupahan daerah,” kata Yassierli. 

Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki cukup waktu untuk membahas dan menetapkan besaran upah minimum. Batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan pada 21 November, sedangkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) paling lambat lima hari setelahnya.

“Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah 5 hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...