Gas Melimpah Tak Menjamin Pasokan Industri, Ekonom Ungkap Tantangannya
Melimpahnya sumber daya gas bumi Indonesia belum menjamin kepastian pasokan bagi industri domestik. Ada sejumlah tantangan yang mesti diatasi oleh para pemangku kepentingan di sektor energi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang cukup besar. Namun, potensi itu belum sepenuhnya menjamin kebutuhan industri domestik lantaran masih terkendala penyaluran gas dari wilayah produksi ke lokasi pengguna.
Ia mengatakan, biaya distribusi bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan harga gas itu sendiri. Ia menyebut kepastian pasokan, harga, kontinuitas, dan kualitas gas menjadi faktor penting yang menentukan daya saing industri.
“Harus dipastikan gas ini menjadi instrumen yang bisa berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah di industri yang menggunakannya,” kata Heri dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) bertajuk “Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional” di Jakarta, Kamis (19/11).
Dia menilai kebijakan alokasi gas ke depan tidak cukup hanya mempertimbangkan volume konsumsi suatu sektor. Menurutnya pemerintah juga perlu melihat fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, dan dampaknya terhadap rantai pasok.
Menurutnya, pendekatan itu penting terutama untuk industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, Heri juga menyebut kerangka kebijakan gas ke depan perlu memastikan alokasi yang transparan dan akuntabel dan kontrak yang bankable. Pemerintah juga perlu menggunakan indikator ekonomi. Misalnya penciptaan nilai tambah domestik, output industri, penerimaan negara, dan dampaknya terhadap inflasi dalam menentukan kebijakan pemanfaatan gas.
“Ini merupakan momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.
Seiring dengan itu ia juga menyoroti penyelesaian persoalan gas untuk mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian. Ketika pasokan gas terganggu atau harga meningkat, kata Heri, utilisasi industri dapat turun, biaya produksi meningkat dan harga produk terdorong naik.
“Kalau kami menciptakan suatu produk harganya lebih mahal dibanding produk impor, daya saing kami yang akan menjadi ancaman, menjadi taruhannya,” ujarnya.
Menurut dia, revisi undang-undang migas perlu menjawab sejumlah persoalan yang selama ini menghambat pemanfaatan gas untuk industri. Dalam hal ini, ia mencontohkan masalah keterbatasan pasokan, disparitas harga hingga keterbatasan infrastruktur.
Heri menilai upaya revisi undang-undang migas itu menjadi salah satu momentum penting untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi kebutuhan industri domestik. Apalagi, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam tahap pembahasan, dengan target pengesahan pada akhir tahun.
Menurut Heri, terdapat sejumlah poin yang perlu didorong dalam pembahasan revisi undang-undang migas itu antara lain prioritas kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta ukurngan yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara itu, poin teknis ihwal alokasi, kontrak, harga dan sanksi dapat diatur secara konsisten melalui aturan turunan.
Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk nasional memerlukan kepastian pasokan untuk menunjang produksi mereka. Untuk itu, dia melihat sedikitnya ada lima aspek yang perlu dibenahi.
Kelima aspek itu adalah alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan. APPI mendorong agar kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat melalui payung hukum.
Menurut dia, penguatan tersebut menjadi krusis lantaran gas bumi bagi industri pupuk bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku yang dikonversi menjadi produk bernilai tambah. Dengan teknologi saat ini, fungsi gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi pabrik dan mengerek biaya produksi yang berisiko terhadap daya saing pupuk.
Dengan demikian, APPI menilai pembahasan RUU Migas sebagai momentum untuk memberikan penegasan terhadap pemanfaatan gas bumi bagi industri pupuk. “Kami perlu melihat harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk,” kata Nugroho.
Menurut Nugroho, penguatan tersebut juga harus dikaitkan dengan kebutuhan domestik. Untuk itu, APPI mendukung prinsip kewajiban pasok dalam negeri atau DMO. Hanya, dia meminta kewajiban itu mesti dibarengi dengan perencanaan neraca gas yang memperhitungkan lokasi sumber, kebutuhan sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur.
“DMO ini harus dimaknai sebagai bahwa gas itu setelah dialokasikan untuk kepentingan domestik itu juga bisa ter-deliver kepada end-user-nya dengan baik,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berpihak pada industri. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan presiden (perpres) mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan jaringan distribusi, serta harga gas bumi.
Bimo mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas, tanpa membentuk urutan prioritas yang membuat industri berada di posisi terakhir saat terjadi keterbatasan pasokan.
Selain itu, pemerintah mendorong agar gas bumi yang tersedia diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan penguatan infrastruktur.
Kemenperin mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp 592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri atas peningkatan penjualan Rp 351,98 triliun, penerimaan pajak Rp 38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp 43,93 triliun.
