Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2021-2023 dari kelompok Asia-Pasifik dalam pemilihan yang berlangsung tertutup di Markas Pusat PBB di New York pada 17 Juni 2020 pagi waktu setempat.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kamis (18/6), pemilihan dilakukan tanpa sidang plenary, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari masing-masing Perutusan Tetap di New York hadir untuk memberikan suara.
Kemenlu menjelaskan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memberi arti penting, yakni pemanfaatan platform yang disusun oleh dewan untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca-pandemi virus corona atau Covid-19.
"Ini juga sebagai refleksi kepemimpinan global Indonesia dalam mendorong akselarasi sustainable development goals (SDGs), dan pemajuan program prioritas nasional yang sejalan dengan SDGs sekaligus berkontribusi dalam transformasi ekonomi," tulis Kemenlu, dalam keterangan resmi.
Dalam pemilihan tersebut, Indonesia mendapatkan 186 dari total 190 suara, sementara kandidat terkuat lainnya, Jepang memperoleh 185 suara. Selain Jepang dan Indonesia, negara lain yang menduduki kursi dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dari kelompok Asia-Pasifik adalah Kepulauan Solomon, yang mendapatkan 187 suara.
Sementara, dari kelompok Amerika Latin-Karibia negara-negara yang terpilih adalah, Guatemala, Bolivia, Argentina, dan Meksiko. Kemudian dari kelompok Afrika, negara-negara yang masuk antara lain, Libya, Liberia, Nigeria, Madagaskar dan Zimbabwe.
Lalu dari kelompok Eropa Barat, Austria, Jerman, Portugal, Inggris, dan Prancis terpilih dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Adapun, dari kelompok Eropa Timur, negara yang terpilih adalah Bulgaria.
Negara yang terpilih mulai aktif bertugas pada 1 Januari 2021, dengan akhir keanggotaan pada 31 Desember 2023.
(Baca: 116 Negara Termasuk Indonesia Dukung Penyelidikan Asal Usul Covid-19 )
Kemenlu menambahkan, sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendorong upaya pencapaian agenda SGDs.
"Indonesia juga akan terus berupaya meningkatkan peran dalam pembahasan isu-isu strategis terutama pada badan-badan khusus di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB," ujar Kemenlu.
Badan-badan khusus yang dimaksud Kemenlu tersebut antara lain, Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization (WHO), International Maritime Organization (IMO), International Civil Aviation Organization (ICAO), dan International Atomic Energy Agency (IAEA).
Sebagai informasi, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merupakan salah satu dari enam badan utama PBB yang bertanggungjawab mengkoordinasikan bidang ekonomi dan sosial. Lingkup kerja dewan ini membawahi 15 badan-badan khusus, delapan komisi fungsional, dan lima komisi regional.
Angota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih setiap tahunnya untuk masa tugas tiga tahun secara overlapping. Sebelumnya, yang menjadi kelompok Asia-Pasifik adalah, Jepang, India dan Filipina.
Ini merupakan yang ke-12 kalinya Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB setelah terakhir terpilih periode 2012-2014. Sebelumnya Indonesia menempati posisi tersebut pada periode 1956-1958, 1969-1971, 1974-1975, 1979-1981, 1984-1986, 1989-1991, 1994-1996, 1999-2001, 2004-2006, dan 2007-2009.
Selama sejarah panjang menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia telah dua kali dipercaya menjadi Presiden, yakni pada tahun 1970 dan 2000. Selain itu, Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden pada tahun 1969, 1999, dan 2012.
(Baca: Didukung 194 Negara, Majelis WHO Sepakat Evaluasi Penanganan Covid-19)
