DPR AS Loloskan RUU Plafon Utang, Risiko Default Masih Mengintai
Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan Rancangan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang pemerintah sebesar US$31,4 triliun. Namun, RUU itu diperkirakan tidak akan disahkan Senat, dan Presiden Joe Biden akan memvetonya jika itu terjadi.
Sebagian besar suara partisan 217-215 mewakili kemenangan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy atas masalah yang mengguncang investor dan pasar. Sekarang, McCarthy berharap Biden akan sepakat untuk untuk memotong pengeluaran. Gedung Putih dan Demokrat di Kongres sebelumnya bersikeras untuk menaikkan batas utang tanpa pamrih atau tanpa pemangkasan anggaran besar-besaran seperti yang diingingkan Republikan.
Adapun Departemen Keuangan AS dapat kehabisan cara untuk membayar tagihannya dalam hitungan minggu jika Kongres gagal bertindak, dan pasar keuangan sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan. Kebuntuan tahun 2011 menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah, yang mendorong biaya pinjaman lebih tinggi dan menekan investasi.
"Kami telah melakukan pekerjaan kami," kata McCarthy kepada wartawan setelah pemungutan suara pada Rabu (26/4) waktu sepetmpat.
"Partai Republik telah menaikkan batas utang. Anda belum. Schumer juga tidak," kata McCarthy, merujuk pada Biden dan Senat Demokrat Chuck Schumer.
McCarthy menjembatani perpecahan yang mendalam di antara para anggota DPR untuk meloloskan RUU tersebut. Berikutnya adalah tugas yang jauh lebih sulit dalam mencoba menengahi kompromi dengan Demokrat tanpa kehilangan dukungan dari beberapa rekan Republiknya yang paling konservatif.
McCarthy meminta Biden untuk memulai negosiasi tentang peningkatan batas utang dan pemotongan pengeluaran agar Senat menyetujui RUU DPR atau mengesahkannya sendiri.
RUU yang diloloskan DPR tersebut akan memberikan otoritas kepada pemerintah Biden untuk menambah utang sebesar US$1,5 triliun atau hingga 31 Maret, mana yang lebih dulu. Di sisi lain, RUU itu akan mengurangi pengeluaran hingga level 2022 dan membatasi pertumbuhan sebesar 1% per tahun, mencabut beberapa insentif pajak untuk energi terbarukan, dan memperketat persyaratan kerja untuk beberapa program anti kemiskinan.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Biden tidak akan menyetujui pemotongan anggaran dalam RUU tersebut.
"Presiden Biden tidak akan pernah memaksa keluarga kelas menengah dan pekerja untuk menanggung beban pemotongan pajak bagi orang terkaya, seperti yang dilakukan RUU ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
Menurut dia, Biden telah menegaskan bahwa RUU ini tidak memiliki peluang untuk menjadi undang-undang.
Schumer mengatakan kepada wartawan bahwa RUU DPR ini akan mati saat tiba di Senat dan bahwa tindakan Partai Republik hanya membawa AS semakin dekat pada kegagalan AS membayar utang atau default bersejarah yang dapat mengguncang pasar dan ekonomi di seluruh dunia. Demokrat menguasai Senat dengan 51 suara.
Sebelumnya, Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise meramalkan dalam sebuah wawancara bahwa mengatakan, pengesahan RUU batas utang Republik akan mengubah "seluruh dinamika" dan menekan Demokrat untuk terlibat dalam negosiasi. Partai Republik dengan cepat memuji kemenangan McCarthy, yang diragukan sampai saat-saat terakhir.
Sepanjang perdebatan tentang RUU tersebut, Partai Republik menyebut Demokrat sebagai pemboros uang pembayar pajak, yang menurut mereka telah mendorong utang nasional ke zona bahaya.
Demokrat di sisi lain mengeluhkan pemotongan anggaran yang besar akan berdampak pada program-program termasuk perawatan kesehatan bagi orang miskin, pendidikan Head Start untuk anak-anak prasekolah, dan serangkaian program lain termasuk penegakan hukum, serta operasi keamanan bandara.
Departemen Perhubungan mengatakan pada hari Rabu bahwa RUU tersebut akan menutup 375 menara kontrol lalu lintas udara yang dikelola oleh staf federal dan kontrak di seluruh negeri dan menghasilkan 7.500 hari inspeksi keselamatan kereta api yang lebih sedikit.
Perubahan dalam semalam melalui RUU itu juga menghapus ketentuan yang akan mengakhiri kredit pajak untuk biofuel, bagian dari inisiatif perubahan iklim Biden dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022.
Partai Republik juga mempercepat beberapa persyaratan kerja baru yang lebih keras untuk menerima tunjangan kesehatan Medicaid bagi orang miskin.
"Pemotongan pajak besar-besaran Partai Republik untuk orang kaya telah merugikan pembayar pajak lebih dari US$10 triliun selama dua dekade terakhir dan sekarang mereka ingin pekerja dan keluarga Amerika membayar harganya," kata Perwakilan Richard Neal, Demokrat senior di Komite Cara dan Saran DPR.
Gedung Putih telah meminta Kongres untuk menaikkan batas utang tanpa syarat, seperti yang dilakukan tiga kali di bawah pendahulu Biden dari Partai Republik, Donald Trump.
Anggota parlemen tidak tahu persis berapa banyak waktu yang tersisa untuk bertindak. "Tanggal x" ketika Departemen Keuangan tidak lagi mampu membayar semua tagihannya bisa datang paling cepat Juni atau diperpanjang hingga musim panas.
