Para Menteri Luar Negeri ASEAN Bahas Perdagangan Orang hingga Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti dua topik selama pertemuan Menteri Luar Negeri sebelum KTT ASEAN ke-42. Topik tersebut adalah pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyerangan oleh Junta Myanmar saat pengiriman bantuan kemanusiaan.

Retno menyampaikan, seluruh menteri luar negeri negara anggota ASEAN telah melakukan pertemuan selama 4 jam hari ini, Selasa (9/5). Menurutnya, salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pemberantasan TPPO di Asia Tenggara.

"Para menteri luar negeri banyak membahas upaya untuk memerangi trafficking in person, terutama kejahatan di bidang online scamming," kata Retno dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Selasa (9/5).

Retno mengatakan, inti pertemuan hari tersebut adalah mempersiapkan dokumen dan isu yang akan dibahas pimpinan negara pada KTT besok. Menurutnya, dokumen-dokumen yang dibahas pada KTT ASEAN ke-42 hari pertama akan diadopsi oleh para negara anggota.

Selain pemberantasan TPPO, Retno mencatat topik utama pertemuan tersebut adalah konflik politik di Myanmar. Pembahasan tersebut juga membahas penyerangan Junta Myanmar kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center.

Belum lama ini, AHA Center telah berhasil melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Alhasil, AHA Center mendapatkan akses untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Negeri Seribu Pagoda.

Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan bersama dengan Tim Monitoring ASEAN. Namun Junta Myanmar menyambut bantuan kemanusiaan tersebut dengan baku tembak.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Miller mencatat kejadian baku tembak tersebut terjadi di Negara Bagian Shan, Myanmar.

Miller menilai respons yang dilakukan Junta Myanmar telah melanggar konsensus lima point atau 5PC. Secara rinci, Junta Myanmar dinilai telah melanggar poin untuk segera menghentikan kekerasan dan mengizinkan akses bagi bantuan kemanusiaan.

Oleh karena itu, Miller menyampaikan Amerika Serikat mendorong Junta Myanmar untuk menghormati dan mengimplementasikan 5PC. Selain itu, Junta Myanmar diminta untuk menghargai aspirasi masyarakat yang tidak ingin diatur tirani militer.

"Rezim militer harus taat kepada kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan internasional, termasuk aturan tentang perlindungan diplomatik kepada personel militer dan masyarakat sipil," kata Miller dalam keterangan resmi, Senin (8/5).

Presiden Joko Widodo menilai konflik yang terjadi di Myanmar tidak akan menghasilkan pemenang. Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang dialog dalam rangka mencari solusi bersama.

Walau demikian, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui konflik di Myanmar merupakan hal yang sangat kompleks. Pasalnya, konflik tersebut telah berlangsung lebih dari 70 tahun.

Jokowi berkomitmen mendorong implementasi dari  lima poin konsensu atau 5PC dalam keketuaan ASEAN di KTT ASEAN ke-42. Menurutnya, salah satu hasil dari keketuaan tersebut adalah pengumpulan bantuan kemanusiaan yang kembali terhambat tersebut. Pengumpulan bantuan kemanusiaan tersebut sempat tertunda cukup lama karena masalah akses.

"Sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak. Saya tegaskan, hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (8/5).