Pemerintahan Amerika Serikat di Ambang Tutup, Apa Penyebabnya?
Pemerintahan Amerika Serikat terancam tutup dalam beberapa hari lagi. Hal ini karena Rancangan Undang-Undang Anggaran yang diajukan pemerintahan Partai Demokrat masih ditolak DPR AS.
Jika terjadi, maka ratusan ribu pekerja federal akan dirumahkan dan layanan pemerintah terpaksa ditangguhkan. Ini juga keempat kalinya dalam sepuluh tahun pemerintahan AS terancam tutup.
“Saya tidak melihat dukungan di DPR,” kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Kamis (28/9) dikutip dari Reuters.
Ketua Senat dari Partai Demokrat AS Chuck Schumer mengatakan Senat akan mengadakan pemungutan suara darurat mengenai RUU tersebut hari ini.
Biden sejak beberapa pekan lalu telah mendesak Kongres menyetujui perpanjangan jangka pendek belanja fiskal tahun ini. Anggaran tersebut akan berisi dana bantuan darurat bencana untuk negara bagian serta alokasi untuk membantu Ukraina melawan Rusia.
"Rakyat Amerika membutuhkan teman-teman Partai Republik di DPR untuk melakukan tugas mereka: mendanai pemerintah.” kata Biden.
Kebuntuan ini menarik perhatian lembaga pemeringkat. Fitch dan Moody's juga mengingatkan kondisi ini bisa merusak kelayakan kredit Pemerintah Federal AS.
Badan-badan eksekutif telah bersiap untuk menentukan pekerja federal mana yang akan tetap bekerja tanpa bayaran. Selain itu, badan-badan tersebut akan menentukan pekerja yang akan cuti.
Di Atlanta, Perpustakaan dan Museum Kepresidenan Jimmy Carter memindahkan rencana perayaan hari Minggu untuk merayakan ulang tahun ke-99 mantan Presiden AS itu. Para pegawai di Badan Patroli Perbatasan juga terancam bekerja meski tanpa dibayar.
"Satu-satunya jalan adalah bipartisan," kata Schumer merujuk pada sokongan dari Partai Demokrat dan Republik.
Penyebab Shutdown
Ancaman shutdown muncul usai Anggota DPR dari Partai Republik menginginkan UU yang lebih ketat untuk menghentikan aliran imigran di perbatasan dengan Meksiko.
Ketua DPR McCarthy juga menghadapi ancaman dari anggota garis keras partanya sendiri. Mereka menolak kesepakatan RUU Anggaran senilai US$ 1,59 triliun yang dinegosiasikan dengan Biden pada Mei lalu.
Tak hanya itu, kelompok garis keras tersebut juga mengancam memecat McCarthy dari posisinya jika UU tetap disahkan. McCarthy mengatakan Partai Republik kemungkinan akan mengambil kebijakan sendiri pada Jumat (28/9).
Kelompok garis keras yang berada di Partai Republik, termasuk Donald Trump, telah mengabaikan risiko penutupan pemerintahan dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan mereka aktif mendorong shutdown pemerintahan federal.
"Akan ada gejolak di (masa) depan," kata Anggota DPR dari Partai Republik Andy Ogles usai menghadiri pertemuan tertutup dengan partainya.
