Serba-serbi Greenland, Pulau Terbesar di Dunia yang Dibidik Trump
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan negaranya ingin mengambil alih Greenland. Trump berulang kali menyampaikan keinginan AS untuk menguasai wilayah tersebut.
Pernyataan ini ia sampaikan sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu.
“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” kata Trump pada Minggu (5/1) dikutip dari CNN.
Adapun Greenland merupakan daratan luas di wilayah Arktik berstatus otonom di bawah kedaulatan Denmark. Perdana Menteri (PM) Denmark, Mette Frederiksen, pada Senin (5/1) memperingatkan polemik ini berpotensi berujung pada runtuhnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
Pulau Terbesar di Dunia
Dikutip dari berbagai sumber, Greenland merupakan pulau kaya sumber daya seluas 836.000 mil persegi atau 216 juta hektare (ha). Dengan luas tersebut, Greenland juga merupakan pulau terbesar di dunia.
Wilayah ini merupakan bekas koloni Denmark dan kini berstatus wilayah otonom yang terletak di kawasan Arktik. Greenland resmi menjadi bagian dari Denmark pada 1953.
Wilayah ini memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979 dan status pemerintahan mandiri pada 2009. Namun, kebijakan luar negeri, keamanan, pertahanan, dan moneter Greenland masih berada di bawah kendali Denmark.
Greenland menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Sebanyak sekitar 56.000 penduduknya bepergian antarkota menggunakan kapal, helikopter, dan pesawat karena jarak yang terpencil.
Di luar kawasan permukiman, sebagian besar Greenland berupa alam liar. Sekitar 81% wilayahnya tertutup es. Hampir 90% penduduknya berasal dari suku Inuit, dan perekonomian Greenland sejak lama bertumpu pada sektor perikanan.
Letak Strategis
Greenland menempati posisi geopolitik yang strategis karena berada di antara AS dan Eropa. Wilayah ini juga melintasi celah jalur maritim dan udara Greenland–Iceland–United Kingdom (GIUK) yang menghubungkan Samudra Arktik dengan Samudra Atlantik.
Wilayah ini juga menyimpan cadangan sumber daya alam besar, seperti minyak, gas, dan mineral tanah jarang. Faktor ini membuat Greenland semakin penting secara strategis, terutama ketika Cina memanfaatkan dominasinya atas industri tanah jarang untuk menekan AS.
Mineral tanah jarang menjadi komponen krusial bagi perekonomian global karena digunakan dalam produksi mobil listrik, turbin angin, hingga peralatan militer.
Cadangan mineral Greenland berpotensi semakin mudah diakses seiring mencairnya es di kawasan Arktik akibat krisis iklim. Kondisi ini juga membuka jalur pelayaran utara, yakni rute laut di kawasan Arktik yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika Utara melalui Kutub Utara.
Jalur ini kini dapat dilalui lebih lama sepanjang tahun, berpotensi memangkas jarak tempuh dan biaya logistik, mengubah peta perdagangan global, serta meningkatkan nilai strategis Greenland dan kawasan Arktik secara keseluruhan.
Trump sebelumnya mengecilkan arti sumber daya alam Greenland. Ia mengatakan kepada wartawan pada bulan lalu bahwa AS membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional, bukan karena cadangan mineralnya.
Namun, pernyataan Trump tersebut bertolak belakang dengan pandangan mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz. Pada Januari 2024, Waltz menyebut fokus Trump justru tertuju pada sumber daya alam.
Dalam wawancaranya dengan Fox News, ia mengatakan perhatian pemerintahan AS terhadap Greenland berkaitan erat dengan keberadaan mineral kritis dan sumber daya alam.
Sasaran AS Usai Gulingkan Pemimpin Venezuela?
Sehari setelah penangkapan Nicolás Maduro di Caracas, Presiden Donald Trump kembali menekankan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional.
“Kami membutuhkan Greenland. Secara strategis wilayah itu sangat penting saat ini. Greenland dipenuhi kapal Rusia dan Cina,” kata Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Minggu (4/1).
Sehari kemudian, Gedung Putih menyatakan tengah membahas berbagai opsi terkait Greenland, termasuk kemungkinan pengerahan kekuatan militer.
Trump pernah menyampaikan kemungkinan membeli Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Meski pemerintah Greenland menegaskan wilayah itu tidak dijual, Trump kembali menghidupkan gagasan tersebut pada Desember 2024.
Dalam unggahan di media sosial, ia menyebut kepemilikan dan kendali atas Greenland sebagai 'kebutuhan mutlak' demi keamanan nasional AS dan kebebasan dunia.
Trump menyebut AS membutuhkan Greenland untuk menjaga keamanan ekonomi. Pada Maret 2025, Wakil Presiden JD Vance mengunjungi Greenland dan menyatakan AS menginginkan perubahan kepemimpinan Denmark di wilayah tersebut.
Dampak bagi NATO
Penggunaan kekuatan militer AS untuk merebut Greenland dinilai berpotensi memecah NATO. PM Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan serangan militer terhadap sesama anggota NATO akan melumpuhkan seluruh sistem keamanan aliansi tersebut.
Para pemimpin negara-negara besar Eropa pada Selasa (6/1) menyatakan dukungan bagi Denmark dan Greenland serta menegaskan pentingnya menjaga keamanan Arktik secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk AS.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan urusan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” ujar para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark dalam pernyataan bersama.
Pendapat Warga Greenland
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengecam retorika AS sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Menurutnya, pernyataan Trump yang menyamakan Greenland dengan Venezuela dan mengaitkannya dengan intervensi militer menunjukkan sikap yang tidak menghormati rakyat Greenland.
“Kami terbuka untuk dialog dan diskusi, tetapi harus melalui jalur yang benar dan menghormati hukum internasional. Greenland adalah rumah dan wilayah kami, dan akan tetap demikian.”
Anggota parlemen Partai Naleraq, Kuno Fencker, menyebut sebagian pernyataan Trump mendapat respons positif, terutama soal hak penentuan nasib sendiri Greenland. Namun, gagasan aneksasi atau pengambilalihan militer justru memicu penolakan luas.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
