Prabowo Ungkap Alasan Gabung Dewan Perdamaian: Peluang untuk Damai di Gaza

Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela agenda Word Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). 

Prabowo lalu menjelaskan alasan Indonesia ikut bergabung dalam dewan tersebut.  Prabowo menilai forum ini merupakan peristiwa bersejarah bagi Indonesia untuk berkontribusi mencapai perdamaian di wilayah Gaza.

“Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo seusai kegiatan, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyatakan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan lebih mengalir secara lebih signifikan. "Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” kata Presiden.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, Dewan Perdamaian berfungsi mengawasi administrasi pemerintahan, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza yang akan dijalankan secara bertahap.

Warga Palestina di Gaza (Anadolu via Reuters)

Selain itu, dewan ini juga bertugas mengawasi pemerintahan transisi Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat untuk menjalankan fungsi administrasi di Gaza. 

“Pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan pers sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube MoFA Indonesia pada Jumat (23/1).

Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza disaksikan Trump. Penandatangan dilakukan bersama-sama Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

Selain Prabowo dan Victor Orban, sejumlah pimpinan negara lain juga turut meneken keikutsertaan Board of Peace. Mereka yakni pimpinan Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Mesir, Israel, Kosovo, Kazakstan, Yordania, Maroko, Pakistan, Paraguai, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Para negara anggota akan menjabat selama tiga tahun, kecuali mereka membayar US$1 miliar untuk mendanai kegiatan dewan dan mendapatkan keanggotaan tetap.