DPR Pertanyakan Penurunan Anggaran KKP Sejak 2017
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan penurunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2019. Sebab, pagu anggaran KKP yang terus menurun sejak tiga tahun terakhir.
Pagu anggaran KKP tahun depan hanya sekitar Rp 5,48 triliun, lebih rendah dibanding pagu indikatif APBN 2019 sebesar Rp 6,19 triliun.
Ketua Komisi Kelautan dan Perikanan DPR Edhy Prabowo menyatakan penurunan anggaran sebaiknya juga tetap disertai dengan kinerja baik Kementerian Kelautan Perikanan. “Pada dasarnya saya menyetujui namun harus ada komitmen dari menteri dan direktur jenderal,” kata Edhy di Jakarta, Rabu (12/9).
Edhy menuturkan pagu anggaran KKP terus menyusut sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya,pagu anggaran KKP yang diberikan pemerintah pada tahun depan menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 7,28 triliun. Bahkan, tahun 2017, KKP mendapatkan jatah anggaran mencapai Rp 9,13 triliun.
(Baca : Jokowi Minta KKP dan Bakamla Perbaiki Laporan Keuangan yang Disclaimer)
Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena pun mengkritisi penurunan pagu anggaran KKP yang disebut tak sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Indonesia merupakan negara kepulauan yang mengaku sebagai poros maritim tapi mengapa anggarannya kecil,” ujar Michael.
Anggota lainnya, Hermanto, menilai penurunan anggaran KKP bisa berdampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, terutama program KKP yang bersentuhan dengan nelayan kecil.
Karenanya, dia berharap penurunan anggaran tidak memberikan efek secara langsung kepada nelayan maupun program bantuan yang diberikan kepada nelayan. “Anggarannya begitu kecil,” kata Hermanto.
(Baca juga : KKP Targetkan Lelang Bantuan Kapal Selesai Bulan Ini)
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menjelaskan bahwa penurunan anggaran KKP merupakan upaya penghematan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun, penghematan anggaran tetap mengarah pada kebijakan besar dan prioritas pembangunan dalam sektor kelautan dan perikanan.
“Ini untuk kebutuhan nasional secara keseluruhan,” ujar Nilanto.
Berdasarkan rapat kerja di DPR, komposisi anggaran KKP untuk Sekretariat Jenderal Rp 523,48 miliar; Inspektorat Jenderal Rp 73,38 miliar; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp 619,12 miliar; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 656,37 miliar dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp 646,52 miliar.
Adapun Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memproleh alokasi anggaran sebesar Rp 362,21 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp 436,24 miliar; Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp 1,63 triliun; serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Rp 529,72 miliar.
