Polda Simulasi Tutup Jalan, Jakarta Bersiap Lockdown?
Surat telegram yang berisi perintah untuk membuat rencana penutupan jalan atau pengalihan arus kendaran di Jakarta beredar, Minggu (29/3). Telegram yang ditandatangani Kepala Biro Operasi (Karo ops) Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto, dan ditujukan kepada para Kapolres di wilayahnya.
Para Kapolres tersebut diminta melaporkan detail rencana pengamanan tersebut dalam rapat yang digelar Senin (30/3) esok. Adapun jalan yang akan ditutup yakni jalan arteri dan jalan desa, kampung serta jalan kecil yang dijadikan akses keluar masuk masyarakat Jakarta.
Untuk melakukan pengamanan, polisi akan bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah setempat. Sementara untuk mengamankan jalan tol, kepolisian akan menggandeng TNI dan Jasa Marga.
Betulkah Jakarta tengah menyiapkan karantina wilayah atau lockdown?
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pemerintah bekerja keras untuk mencegah risiko penularan virus corona. Semua skenario dikaji, termasuk opsi karantina wilayah, atau lockdown.
(Baca: Nasib Kelanjutan Seleksi CPNS di Tengah Pandemi Corona)
Bagaimanapun, kebijakan untuk melakukan lockdown harus diambil oleh pemerintah pusat. Sedangkan, hingga saat ini status karantina wilayah belum ditetapkan. "DKI Jakarta saat ini baru mengenal social distancing dan physical distancing, belum mengenal karantina wilayah,” kata Yusri.
Ia menyatakan, simulasi yang dilakukan oleh kepolisian adalah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. “Misalnya sewaktu-waktu diminta, kami harus sudah latihan," ujarnya.
Menurut dia, simulasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian resor yang ada di Jakarta, yakni sebanyak 13 Polres. Setelah data didapatkan, nantinya akan dirapatkan kembali guna menjadi pertimbangan pemerintah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Saat ini, Menko Polhukam Mahfud MD tengah menyiapkan peranturan pemerintah mengenai karantina wilayah. "Itu akan diatur, kapan daerah itu boleh melakukan pembatasan, syaratnya, apa yang dilarang dan bagaimana prosedurnya agar ada keseragaman policy tentang itu," ujar Mahfud MD dalam video conference di Jakarta, Jumat (27/3).
(Baca: Korban Meninggal Tambah jadi 114 Orang, Positif Corona RI 1.285 Kasus)
Mahfud menyatakan, karantina kewilayahan nantinya akan dilaksanakan di bawah Kepala Gugus Tugas Provinsi kepada Kepala Gugus Tugas Nasional dengan koordinasi bersama menteri terkait.
Karantina kewilayahan tersebut juga berkaitan dengan kewenangan beberapa menteri, misalnya dengan Menteri Perhubungan atau Menteri Perdagangan yang mengatur pergerakkan orang dan barang.
