Menko Mahfud MD Bahas Tumpang Tindih 7 Lembaga Kelautan RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal membenahi tumpang tindih lembaga yang menangani masalah kelautan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga presden yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Presiden pun meminta agar ada satu pintu koordinasi dalam menangani masalah perairan Indonesia. "Masing-masing lembaga memiliki kinerja yang baik. Presiden menyebut Bakamla (sebagai pintu koordinasi),” ujar Mahfud dalam Rapat Koordinasi Khusus tentang Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Penanganan Pengamanan Laut di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).
(Baca: TNI Tak Cocok di Natuna, Pemerintah Perkuat Bakamla lewat Omnibus Law)
Dia menilai masalah tumpang tindih yang terjadi di lapangan lantaran ada ketidakpahaman wewenang tugas antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla. “Ada perbedaan di lapangan. Tidak salah. Itu kami diskusikan hari ini,” ujar Mahfud.
Adapun rapat tersebut turut dihadiri oleh para Eselon I Kemenko Polhukam, Bakamla, Basarnas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, dan jajaran kementerian serta lembaga terkait lainnya.
Mahfud mengatakan, pembahasan ini kebetulan dilakukan di tengah konflik RI dan Tiongkok di Natuna. Namun, sebelum kasus tersebut, Presiden telah meminta dia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi tumpang tindih lembaga tersebut pada Sidang Kabinet pada awal Desember tahun lalu.
(Baca: Tiongkok Masuk Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan)
