Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Larangan Ucapan Natal
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak boleh ada larangan ucapan Natal. Menurutnya, tidak boleh ada kontroversi pada perayaan Natal ini.
“Tidak usah saling mengganggu. Tidak usah mengatakan ‘mengucapkan Natal itu tidak boleh’,” kata dia ketika berkunjung ke kediaman Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jakarta, Rabu (25/12). Ia pun menyampaikan selamat Natal kepada umat Nasrani yang merayakan Natal.
(Baca: Bantah Pejabat RI Islamofobia, Mahfud: Sri Mulyani Salat dan Puasa)
Menurutnya, situasi Natal saat ini masih terjaga dengan baik. Isu diskriminasi hanya terjadi di media sosial yang berasal dari wilayah Sumatera Barat.
Ia meminta, diskriminasi tidak perlu dilakukan kembali. Sebab, membiarkan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya akan menimbulkan perpecahan dan mengganggu mereka melakukan kebaikan. “Jadi tidak usah saling mengganggu,” ujarnya.
Selain Mahfud, saat open house di rumah Luhut juga tampak hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Kemudian, tampak pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Pesan Jokowi Cegah Gangguan Natal
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencegah gangguan keamanan pada natal dan tahun baru. Pemerintah ingin menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
“Saya minta sinergi melakukan tindakan pencegahan, penangkalan, dari setiap potensi gangguan keamanan menjelang tahun baru ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/12).
(Lihat: Foto: Semarak Christmas Carol Menyambut Natal di Ibu Kota)
Dia juga meminta seluruh pihak memperkuat nilai toleransi, kerukunan, dan persaudaraan. Dengan demikian, natal dan tahun baru dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Merespons perintah Jokowi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, polri siap untuk mengamankan berbagai ancaman. “Termasuk kalau ada sweeping atau aksi tolak peribadatan, konflik SARA, dan tawuran,” ujar Pramono.
