Jokowi Sebut Defisit BPJS Kesehatan Karena Salah Kelola
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terjadi karena kesalahan pengelolaan, khususnya dalam soal penarikan iuran dari peserta mandiri. Maka itu, ia meminta adanya perbaikan pengelolaan.
"Di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar," kata Jokowi setelah melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung, Jumat (15/11).
Berdasarkan hasil penelusuran, Jokowi menyebut pasien yang menggunakan BPJS lebih banyak didominasi oleh peserta mandiri ketimbang peserta bantuan iuran (PBI). Di sisi lain, iuran PBI dibiayai oleh negara atau daerah sehingga semestinya tidak menjadi sumber defisit.
(Baca: Sri Mulyani Hitung Kembali Anggaran BPJS Setelah Terbitkan Tiga Aturan)
Atas dasar itu, Jokowi meminta agar penagihan terhadap iuran peserta mandiri diintensifkan. Kepala Negara meyakini perbaikan tata kelola penagihan iuran peserta mandiri dapat mengurangi defisit BPJS Kesehatan yang berpotensi mencapai Rp 32 triliun pada akhir 2019.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019, peserta PBI yang dibiayai APBN sebesar 96 juta jiwa dari total 222,2 juta jiwa. Sedangkan jumlah peserta PBI yang dibiayai APBD sebanyak 37,88 juta jiwa.
Di sisi lain, jumlah peserta mandiri tercatat sebanyak 32 juta jiwa. Sedangkan sisanya adalah peserta dari kelompok pegawai BUMN, PNS, TNI, dan Polri.
Dalam kunjungan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Hadir pula Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
