Jokowi Minta Maaf Tidak Semua Pihak Masuk Dalam Kabinetnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju. Hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.
"Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/10).
Menurut dia, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena harus menyesuaikan beragam latar belakang. Masukan sejumlah nama tokoh-tokoh calon menteri kepadanya mencapai 300 orang.
Ia berusaha melihat semua proporsi dengan tepat, agar sesuai antara jumlah kader partai dengan professional. Belum lagi urusan yang berkaitan dengan daerah, suku, dan agama. “Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika," ucap Presiden.
(Baca: Periode ke-2 Jokowi, Bertabur Wamen dari Para Pendukung)
Terpilih atau tidak dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan menteri-menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Tapi di sisi lain, ia meyakini Indonesia mempunyai Pancasila yang dapat menyatukan perbedaan pendapat dan pilihan.
Presiden bersama Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno pagi tadi meresmikan pembukaan musyawarah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mendapat kartu tanda kehormatan PP.
Investor Minta Kabinet Baru Tuntaskan Pengganguran dan CAD
Kalangan investor meminta agar tim ekonomi kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memprioritaskan penyelesaian masalah pengangguran. Hal ini berdasarkan hasil survei Katadata Investor Confidence Index (KICI) yang dilakukan terhadap 272 investor institusi.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 83% investor menganggap pengangguran sebagai masalah yang paling mendesak untuk dicari jalan keluarnya. Selain itu, masalah defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) (79%) dan lemahnya pertumbuhan ekonomi (74%) menjadi prioritas lainnya.
(Baca: Korupsi Bayangi 5 Program Utama Jokowi)
Panel ahli Katadata Insight Center (KIC) Damhuri Nasution mengatakan meski dalam empat tahun terakhir tingkat pengangguran sudah turun signifikan dari 6,18% (Agustus 2015) menjadi 5,26% (Agustus 2018), persentase masyarakat yang setengah menganggur masih cukup tinggi mencapai 6,62%.
“Bila ditambahkan, maka persentase yang menganggur dan setengah menganggur akan menjadi cukup tinggi, 12%. Disamping itu ada pula sebagian masyarakat yang terpaksa bekerja di sektor informal karena keterbatasan lapangan kerja di sektor formal,” terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis lalu.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 mencatatkan defisit sebesar US$ 160 juta, sehingga sepanjang tahun ini atau year to date (ytd), defisit neraca perdagangan mencapai US$ 1,95 miliar.
Damhuri menilai defisit neraca perdagangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, defisit itu juga akan membuat CAD semakin besar.
(Baca: Sudah Final, Tak Ada Jatah di Kabinet untuk 3 Partai Pendukung Jokowi)
