Dana SDGs US$ 2,5 Triliun Setahun, JK Tekankan Pentingnya Kerja Sama
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya kerja sama untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebab, implementasi SDGs membutuhkan dana yang besar.
SDGs memuat 17 tujuan yang menjadi agenda dunia, di antaranya pengentasan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas dan inklusif, hingga lapangan kerja yang layak. SDGs dicanangkan oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 untuk bisa dicapai pada 2030.
“Biaya untuk menyelesaikan SDGs ini US$ 2,5 triliun setiap tahun,” kata JK saat membuka SDGs Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10).
(Baca: Bank Dunia: RI Belum Mampu Naik Kelas dari Negara Menengah - Bawah)
JK mengatakan SDG’s sulit terlaksana pada 2030 tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah negara lain dan swasta. Adapun kerja sama juga sejalan dengan salah satu tujuan dalam SDGs yaitu menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan SDGs tak akan tercapai jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Atas dasar itu, pembiayaan SDGs perlu dikombinasikan dengan sumber-sumber pendanaan lain, seperti dari BUMN, swasta, dan filantropi.
Untuk itu, kata dia, Bappenas tengah mencoba menjadi penghubung ke sumber-sumber pendanaan lain. Bappenas bakal mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan lain yang potensial. Kemudian, Bappenas akan mencocokkannya dengan aksi pemerintah dalam mengimplementasi SDGs.
(Baca: Perkuat SDGs, Menkeu Gandeng PT SMI dan Bloomberg Philanthropies)
Dengan demikian, seluruh dana untuk SDGs dari sumber-sumber lain itu bisa terkoordinasi dengan baik. “Jadi ketahuan sumber dananya dan diarahkan ke action,” kata dia.
