Tantangan Berat Jokowi, Pemilihan Capim KPK dan Kerusuhan Papua

Pemilihan Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menuai polemik. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan datang jika pemilihan capim KPK bermasalah.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, jika pemilihan calon pimpinan KPK nantinya bermasalah, dukungan terhadap Jokowi turut terpengaruh. Saat ini tantangan yang harus dihadapi Presiden Joko Widodo sangat kompleks.

Selain soal pemilihan capim KPK yang diduga sarat kepentingan, isu-isu lain turut mengikuti kepemimpinan Jokowi seperti isu rasial dan malasah Papua yang saat ini masih berlangsung. "Saya kira ini sangat berat, beliau dihantam isu rasial dan yang kedua isu Papua," ujarnya saat diskusi bersama awak media di Jakarta, Minggu (1/9).

(Baca: Pengamat: Masuknya Jaksa dan Polisi Jadi Pimpinan akan Lemahkan KPK)

Di samping itu menurutnya, kerusuhan yang telah terjadi di Papua terlihat seperti menghiraukan arah himbauan Presiden Jokowi. Hal ini menandakan dukungan dari masyarakat hanya berhenti pada 17 April lalu. "Kerusuhan di Papua itu seperti menghiraukan himbauan Jokowi, jadi 17 itu berhenti (dukungannya)," ujarnya.

Selain itu, dia menilai dukungan partai politik terhadap Jokowi, yakni partai-partai pendukungnya terdahulu, juga turut berhenti ketika pemilu selesai diselenggarakan. Menurutnya bentuk dukungan dari partai pendukungnya berhenti, karena periode 2019-2024 merupakan periode terakhir Jokowi dapat memimpin.

"Nah kalau 2019-2024 saya tidak yakin para Partai tersebut menjaga Jokowi seperti periode sebelumnya. Karena 2024 nanti bukan lagi calon presiden yang sama seperti sebelumnya," ujarnya.

Maka dari itu Ray sendiri meragukan sembilan partai politik yang akan menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang. Menurutnya, hantaman yang saat ini diarahkan ke Jokowi juga bukan hanya berasal dari partai koalisi saja. Namun justru dari dukungan partai di luar koalisi.

"Oleh karena itu, fungsi publik sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya pemerintah yang akan datang. Presiden harus tetap mendapatkan dukungan publik," kata Ray.

(Baca: Pengamat Ingatkan Pemerintah agar Cepat Atasi Masalah di Papua)